- Youtube
VIVAnews - Ketua Forum Daulah Islamiyah yang mendukung perjuangan kelompok militan Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS), Amir Mahmud, menilai pemerintah tergesa-gesa melarang gerakan ISIS di Indonesia.
Menurut dia, ISIS yang saat ini berkembang di Indonesia baru sekedar wacana dan tidak memiliki hubungan struktural maupun jaringan secara langsung dengan ISIS yang ada di Irak dan Suriah.
Amir Mahmud, yang juga pengajar pascasarjana di universitas swasta di Sukoharjo, menilai pemerintah belum melakukan klarifikasi terhadap forum pendukung ISIS di Indonesia. Dia juga menganggap pemerintah terkesan membesar-besarkan isu ISIS sebagai momok ancaman terhadap NKRI.
"Pemerintah melakukan langkah represif terhadap pendukung ISIS di Indonesia. Harusnya pemerintah melakukan langkah-langkah persuasif dengan menemui orang-orang yang dianggap deklarator dan tidak mengeluarkan pernyataan ISIS di Indonesia sama dengan di Suriah," kata Amir, Kamis 7 Agustus 2014.
Klaim Berbeda
Ditambahkan Amir Mahmud, meski mendukung ISIS, Daulah Islamiyah sangat berbeda dengan ISIS di Irak dan Suriah, baik secara geografis, kultur dan etika berpolitik. Namun, Amir mengakui, dia dan sejumlah aktivis lainnya yang mendirikan forum pendukung Daulah Islamiyah telah memberikan dukungan kepada ISIS pada 15 Juli 2014.
Saat itu, Amir Mahmud bersama Afif Badul Majid memimpin sebuah forum di sebuah masjid di Solo Baru, Sukoharjo. Forum tersebut kemudian berujung baiat dukungan ISIS dengan membentuk wadah bersama untuk mendukung berdirinya Daulah Islamiyah.
Tapi veteran pejuang Afghanistan itu menilai baiat itu bukan peristiwa luar biasa. Karena saat itu hanya membuat sebuah ikrar mendukung keberadaban Daulah Islamiyah. Pemilik gelar doktor studi Islam lulusan UIN Yogyakarta ini juga mengatakan, dalam ikrar tersebut peserta baiat mendukung lahirnya kekhalifan yang mencerminkan kebangkitan Islam.
Menurut dia, hingga saat ini dukungan masyarakat Indonesia terhadap ISIS baru pada tingkat wacana dalam wadah forum yang sangat cair. Belum ada pemikiran kalau forum itu menjadi gerakan dan organisasi. (ren)
Laporan: Salahuddin/ Sukoharjo
Menteri PANRB Soal Sekolah Kedinasan: Jangan Percaya Ada Calo dan Bullying
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan persetujuan formasi pada delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alok
