Pengamat: Australia Perlu Klarifikasi Soal Kasus Cetak Uang

Presiden SBY dan Tony Abbott
Sumber :
  • Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki

VIVAnews – Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Australia untuk mengklarifikasi proses hukum yang tengah berjalan di negeri itu mengenai kasus korupsi pencetakan uang kertas yang dokumennya dibocorkan Wikileaks, 29 Juli 2014.

Dalam dokumen tersebut, nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri disebut-sebut. Keduanya, bersama 15 nama tokoh politik senior Asia Tenggara lain –termasuk Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, masuk dalam daftar nama yang dilarang Mahkamah Agung Australia dipublikasikan terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan Note Printing Australia (NPA) dan Bank Indonesia (BI) dalam mencetak lembaran uang Rp100 ribu.

Hikmahanto menyatakan klarifikasi atas kasus korupsi tersebut perlu dilakukan agar hubungan Australia dengan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, tidak rusak.

Klarifikasi Australia, menurut Hikmahanto, amat krusial karena Presiden SBY akan segera menyelesaikan masa tugasnya sebagai orang nomor satu RI.

“Selain itu Megawati merupakan Ketua Umum dari partai yang kadernya terpilih menjadi Presiden RI menggantikan SBY. Maka isu seperti ini berpotensi menganggu proses transisi pergantian kepemimpinan yang sedang berlangsung di Indonesia,” kata Hikmahanto dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, 31 Juli 2014.

Dalam dokumen yang dibocorkan Wikileaks, tidak tertulis secara gamblang keterlibatan SBY dan Megawati dalam kasus tersebut. Wikileaks juga tidak mencantumkan informasi intelijen terkait kasus itu.

“Oleh karenanya terlalu prematur apabila pemberitaan malah dikembangkan ke dugaan SBY dan Mega melakukan korupsi terkait pencetakan uang itu,” kata Hikmahanto.

Ia berpendapat, motif Wikileaks membocorkan dokumen korupsi pencetakan uang adalah untuk menyasar pemerintah Australia. “Namun dampaknya berpotensi mencemarkan nama baik sejumlah pemimpin Asia, termasuk SBY dan Megawati,” ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, permintaan klarifikasi serupa telah disampaikan Presiden SBY ketika memberikan keterangan pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor. SBY juga meminta agar pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott mengungkap sejelas mungkin para pejabat yang terlibat dalam kasus itu, baik di Australia maupun di Indonesia.

Dalam klarifikasinya, pemerintah Australia menyatakan SBY dan Megawati bukan pihak yang terlibat dalam proses Pengadilan Securency.

“Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama dan menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan ada pada pihak mereka,” ujar Atase Pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Vicki Miller, dalam rilis yang diterima VIVAnews. (ita)

Rasyid Nikkaz, Sosok Miliarder yang Rela Bernasib Miris Demi Membela Muslimah Bercadar

Baca juga:


Isu Jokowi Digadang Jadi Ketum, Elite Golkar: Minimal Jadi Kader 5 Tahun
Rekonstruksi Kematian Anak Tamara Tyasmara, Raden Andante

Polisi Benarkan Yudha Arfandi Lakukan Kekerasan ke Tamara, Sudah Dilaporkan?

Polisi membenarkan kalau Yudha Arfandi, tersangka pembunuhan Dante yang merupakan putra dari pesinetron Tamara Tyasmara pernah melakukan kekerasan terhadap Tamara.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024