- Istana/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi tudingan yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks dan kemudian dilansir satu media nasional terkait perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.
"Saya terkejut nama saya dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri disebut-sebut terlibat (pencetakan uang). Karena sangat sensitif dan menyinggung harga diri serta kehormatan, maka saya mengambil keputusan untuk bertindak, dan mengeluarkan pernyataan ini (bantahan)," tegas SBY saat melakukan konferensi pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis 30 Juli 2014.
Menurut SBY, pemberitaan WikiLeaks dan salah satu media nasional itu telah menimbulkan spekulasi dan fitnah bagi dirinya dan Megawati. Pemberitaan itu dianggap tidak berdasarkan pada fakta dan informasi yang lengkap serta tidak melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.
Ia pun menyatakan akan menempuh langkah terkait pemberitaan dua media itu berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan pihaknya.
SBY menjelaskan, berdasarkan keterangan sejumlah pihak, baik Gubernur BI Agus Martowardojo; Menteri Keuangan Chatib Basri; dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Indonesia memang pernah melakukan pencetakan uang di Australia pada tahun 1999.
Saat itu, yang mencetak ialah Note Printing Asutralia (NPA) --organisasi naungan Bank Central Australia-- dengan jumlah cetakan 550 juta lembar. "Yang dicetak pecahan uang Rp100 ribu," terang SBY.
Keputusan serta kebijakan untuk mencetak uang itu sendiri dikatakannya ada pada Bank Indonesia, bukan ada pada Pemerintah, atau pada presiden.
"Hal itu kewenangan BI, sesuai dengan UU BI dan peraturan yang berlaku bagi BI. Artinya, ada landasan hukumnya," terangnya.
Jika melihat pada tahun pencetakan, SBY pun menyatakan jika dirinya dan Megawati belum menjadi presiden, dan apa yang disebutkan WikiLeaks salah.
"Saya tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan, mengambil kebijakan, atau perintah-perintah presiden," tegasnya.
Nama Presiden SBY dan Megawati masuk dalam 17 daftar nama yang oleh Mahkamah Agung Australia terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan NPA dan Bank Indonesia dalam mencetak uang pecahan Rp100 ribu.
Selain SBY dan Mega, tercantum juga nama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan PM Mahathir Muhammad serta para pemimpin Vietnam.
MA Australia mengatakan dalam suratnya, hal ini dimaksudkan demi menjaga hubungan baik antara Australia dan negara-negara tersebut.
Kisah Heroik Anggota TNI Keturunan Tionghoa Tak Bocorkan Rahasia Negara Meski Disiksa Musuh
Ada kisah menarik dari seorang prajurit elit TNI Angkatan Laut keturunan Tionghoa yang menjadi sorotan dalam konflik Indonesia dan Malaysia beberapa tahun silam.
