- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2013. BPS menyebut indeks tersebut mengalami naik turun kalau dilihat dari grafik 2009-2014.
"Indeks 2009 itu 67,3, lalu 2010 tercatat 63,17. Tapi, tahun 2011 indeks naik tipis jadi 65,48. Pada 2012 indeksnya turun jadi 62,63, dan 2013 naik lagi jadi 63,68," kata Kepala BPS Suryamin, di kantor BPS pusat, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2014.
Suryamin mengatakan, kalau dibandingkan dengan tahun 2009, nyaris di 33 provinsi angka IDI-nya turun. Hanya ada 7 provinsi yang indeksnya naik, sedangkan 26 lainnya turun.
"Yang paling tinggi itu Yogyakarta, naiknya 4,81. Disusul Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Banten, dan Kepulauan Bangka Belitung," kata dia.
Sementara itu, ada tiga provinsi yang penurunan indeksnya terbesar, yaitu Kalimantan Tengah yang turun 13,49 poin, Sulawesi Tenggara turun 11,68 poin, dan Riau yang turun 7,48 poin.
Jumlah ini berbeda kalau dibandingkan dengan IDI tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tahun itu, jumlah daerah yang mengalami penurunan angka indeks berkurang. Tercatat ada 15 provinsi yang IDI-nya naik, sedangkan 18 provinsi turun.
"Provinsi yang naik tertinggi itu Aceh, Jawa Barat, dan Gorontalo, sedangkan indeks yang turun itu Lampung, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta," ujarnya.
Penghitungan IDI menggunakan tiga aspek komponen. Diantaranya aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi.
Aspek hak-hak politik terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah.
Dan, aspek institusi demokratis terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. (umi)
Tinggalkan Kodam Jaya, Mayjen TNI Putranto Gatot Terima Tongkat Komandan Dewa Perang TNI
Beliau menggantikan Mayjen TNI Naudi.
