Sumber :
- VIVAnews/Aceng Mukaram
VIVAnews
"Besok lusa akan ada tim bersama Indonesia-Malaysia memverifikasi koordinat letak mercusuar itu," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Gedung DPR, Senin 16 Juni 2014.
Menurut Marty, pertemuan dua negara itu akan diwakili oleh tim teknis. Hal itu dilakukan agar penetuan batas negara jauh dari unsur politis.
"Agar jernih dimana sebenarnya koordinat atau letak mercusuarnya itu," ungkap dia.
Sebelumnya Marty Natalegawa, memastikan, pembangunan mercusuar oleh Malaysia di perairan Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, telah dihentikan.
"Setelah bertemu 26 Mei 2014, Malaysia pun menyepakati penghentian pembangunan rambu suar. Menahan diri dari tindakan yang memperburuk keadaan dan meningkatkan koordinasi," kata Marty dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 3 Juni 2014.
Marty mengatakan, pembangunan mercusuar itu terjadi karena ada perbedaan pandangan mengenai batas wilayah negara. Pemerintah Indonesia-Malaysia akan melakukan verifikasi bersama atas perbedaan pandangan mengenai koordinat lokasi mercusuar.
"Karena yakin itu dibangun di wilayah Indonesia, maka kita minta dihentikan," ungkap dia.
Malaysia dilaporkan membangun mercusuar di wilayah Indonesia, tepatnya di kawasan Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, perbatasan Kalimantan Barat.
Pemerintah langsung menurunkan TNI untuk memeriksa apakah benar lokasi tersebut masuk dalam wilayah NKRI.
Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata wilayah itu masih masuk wilayah Indonesia. Menurut pantauan
VIVAnews
, Malaysia sudah membangun pancang-pancang mercusuar.
Beberapa kapal maritim Malaysia berdatangan ke tempat itu. Bahkan mereka tidak segan-segan mengusir nelayan Indonesia yang hendak mencari ikan.
“Jadi memang itu masuk wilayah kita jika dilihat dari koordinatnya. Kalau dari Tanjung Datuk itu masuk wilayah Desa Temajuk, dekat di perairan itu," kata Panglima Kodam XII Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Andi Ibrahim Saleh, Rabu, 21 Mei 2014.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Marty, pertemuan dua negara itu akan diwakili oleh tim teknis. Hal itu dilakukan agar penetuan batas negara jauh dari unsur politis.
