UKP4: Kinerja Kementerian Buruk Karena Capaian Rendah

Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono
Sumber :
  • ANTARA/Andika Wahyu

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet hari ini, Rabu 4 Juni 2014, mengumumkan bahwa ada 10 kementerian dengan kinerja yang buruk.

BNI Bakal Terbitkan Global Bond US$500 Juta, Jadi Incaran Investor Asing

Ketika ditanya mengenai kementerian mana saja yang buruk, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto enggan membocorkan.

"Itu presiden yang musti sampaikan, bukan saya," kata Kuntoro usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta.

Kategori buruk itu, kata dia, dilihat dari capaian-capaian yang rendah. "Saya kira dilihat dari capaian-capaian saja, dan saya kira sudah terbuka kan di RPJMN," kata dia.

Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan itu juga menolak berkomentar saat ditanya apakah kinerja menteri yang buruk itu karena aktif dalam kampanye pilpres.

10 kinerja kementerian dengan rapor buruk itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 4 Juni 2014. "Sebagian menteri memiliki kinerja di bawah harapan, ada 10 kementerian yang kinerjanya di bawah harapan," kata SBY.

SBY meminta agar dalam waktu 4,5 bulan ini kinerja kementerian itu terus digenjot. Sebab masa waktu kerja Kabinet Indonesia Bersatu II ini hanya tinggal beberapa bulan ke depan sebelum pergantian kepemimpinan baru. Selengkapnya .

Sementara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui dari 10 kementerian yang kinerjanya buruk, ada di bawah kepemimpinannya.

Ketiga kementerian itu adalah Kementerian Agama, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Agung mengatakan, kinerja buruk itu bukan karena mereka menjadi tim sukses salah satu calon presiden. Tetapi lebih kepada penyesuaian pelaksanaan instruksi presiden dan rencana kerja pemerintah. "Bukan karena masalah politik," kata Agung, Rabu 4 Juni 2014. (ita)

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono

Heru Budi Didesak Segera Bangun Proyek Pengelolaan Sampah Sunter yang Mangkrak 5 Tahun

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diduga mengabaikan Peraturan Presiden tentang pengelolaan sampah menjadi listrik. Heru dinilai membiarkan fasilitas p

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024