Delapan Tuntutan Buruh pada May Day Nanti

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2013 di HI
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
Ungkapan Airlangga Hartarto Kalau Golkar Bangga Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024
- Pada tanggal 2 Mei 2014, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan berunjuk rasa di tiga provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Rencananya sekitar 70 ribu buruh akan menyuarakan beberapa aspirasi atau petisi dalam aksi itu.

Sedang Tersandung Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Ammar Zoni Ungkap Doa untuk Anak dan Kelurga

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan petisi itu disampaikan lantaran keprihatinannya pada nasib kaum buruh di seluruh Indonesia. Pemerintah dianggap belum serius dalam menerapkan kebijakan negara yang pro rakyat.
Tarisland Superstars: Kemegahan dan Antisipasi di Puncaknya


"Pemerintah melepaskan tanggungjawabnya melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan rakyatnya dengan kebijakan upah murah, melegalkan praktik
outsourcing
(alih daya-red)," kata Andi dalam jumpa persnya, di kawasan SCBD, Jakarta Selasa 29 April 2014.


Pertama, buruh dengan tegas akan menolak kebijakan upah murah, dengan mencabut Instruksi Presiden No 9 Tahun 2013. Kebijakan itu dianggap menyengsarakan para pekerja atau kaum buruh.


"Revisi parameter KHL dari 60 item menjadi 86 item, agar buruh dapat hidup layak secara fisik dan secara sosial," ujarnya.


Kedua, menghapus kebijakan alih daya karena dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 90 Tahun 2012 (Permenakertrans). Mereka juga meminta pemerintah untuk membenahi dan menyempurnakan BPJS kesehatan minimal sama dengan JPK Jamsostek.


"Melalui lembaga penegak hukum, kami meminta agar pemerintah serius dalam mengadili
Union Busting
atau pemberangusan serikat pekerja," kata dia tegas.


Beberapa petisi lain yang disampaikan juga terkait dengan revisi UU tentang pengawasan buruh, menurunkan harga sembako, merevisi ketentuan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yakni PTKP setara dengan KHL dan masukan pesangon pensiun dalm komponen PTKP.


"Terakhir kami meminta pada Presiden RI membuat kebijakan rumah murah, transportasi murah, subsidi pendidikan, dan rumah sakit bagi pekerja dan buruh," kata Andi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya