Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Kabar gembira bagi seluruh guru di Indonesia, dalam waktu dekat ini pemerintah akan membayarkan tunjangan profesi pendidik (TPP) yang telah lama tidak ada kejelasannya. Dana tunjangan ini belum dibayarkan sejak tahun 2010 hingga 2013.
Seperti disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Senin, 7 April 2014, dana tunggakan tunjangan profesi guru telah selesai dihitung dan diaudit. Dalam waktu dekat ini akan disalurkan ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Seperti disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Senin, 7 April 2014, dana tunggakan tunjangan profesi guru telah selesai dihitung dan diaudit. Dalam waktu dekat ini akan disalurkan ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
"Setelah melewati proses yang panjang, karena dana ini diaudit di seluruh Indonesia, berapa kekurangannya, maka baru selesai dihitung pada akhir Februari lalu dan ini sesuai dengan amanat sidang kabinet," kata M Nuh.
Terkait pembayaran tunggakan sendiri akan dilakukan dalam tiga tahap, yang dibagi per triwulan. Tahap pertama dibayar pada April ini dan diperkirakan pada tanggal 9 sampai 16 April.
"Triwulan kedua pada bulan Juli nanti sedangkan untuk triwulan ketiga pada bulan September," katanya lagi.
Menurutnya dana Rp6 triliun yang secara nasional akan dibagikan ke semua provinsi untuk kemudian disalurkan ke berbagai daerah. Dari jumlah itu, nantinya dana yang akan dibayarkan pada tahap pertama sebesar Rp4 triliun. Sisanya sebesar Rp2 triliun untuk pembayaran tahap kedua.
Menurut M Nuh, masalah pengendapan dana tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru ini akan diusut kemudian. "Yang penting guru dapat hak dulu, jika ada pelanggaran dana maka akan kita urus kemudian," kata M Nuh.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Setelah melewati proses yang panjang, karena dana ini diaudit di seluruh Indonesia, berapa kekurangannya, maka baru selesai dihitung pada akhir Februari lalu dan ini sesuai dengan amanat sidang kabinet," kata M Nuh.
