Sumber :
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVAnews -
Pemerintah masih berusaha menyelamatkan nyawa seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Satinah yang rencananya dieksekusi mati, awal April mendatang. Satinah dihukum pancung karena mencuri dan membunuh majikannya.
Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Raja Arab Saudi pun sudah memberikan maaf kepada Satinah. Tapi, dalam hukum negara itu, hukuman mati bisa dicabut jika terpidana mendapat maaf dari keluarga korban. Sementara, keluarga majikan Satinah mengajukan syarat yang berat untuk memberikan maaf mereka bagi Satinah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Raja Arab Saudi pun sudah memberikan maaf kepada Satinah. Tapi, dalam hukum negara itu, hukuman mati bisa dicabut jika terpidana mendapat maaf dari keluarga korban. Sementara, keluarga majikan Satinah mengajukan syarat yang berat untuk memberikan maaf mereka bagi Satinah.
"Syaratnya diyat, angkanya tidak masuk awal. Aturan konvensional 100 ekor unta. Tetapi dari tahun ke tahun sudah menjadi komoditas yang tidak sehat. Ada nuansa ketidakadilan," kata Djoko di kantornya, Jakarta, Selasa 25 Maret 2014.
Pemerintah Indonesia pun keberatan atas permintaan diyat keluarga korban yang mencapai Rp Rp21,2 miliar. "Kalau mengeluarkan uang segitu bagaimana dengan pelaku kejahatan di dalam negeri," kata Djoko.
Djoko mengatakan, pemerintah sudah berkali-kali membebaskan TKI yang terancam hukuman pancung, salah satunya adalah Darsem. "Diyat sudah dibebaskan. Penggalangan dana yang dilakukan masyarakat, akhirnya dibelikan untuk yang tidak-tidak," kata dia.
Meski demikian, Pemerintah akan melakukan upaya maksimal beberapa hari ke depan. Misalnya, dengan kembali melobi keluarga korban. "Dalam aturan, tidak ada kewajiban pemerintah mengeluarkan uang. Tapi kan tidak mungkin keluarga mengeluarkan uang sebesar itu," kata dia.
Sejauh ini, Pemerintah sudah menawarkan diyat sebsar Rp12,1 miliar kepada keluarga majikan Satinah. Namun, keluarga belum menjawab tawaran itu. (umi)
Halaman Selanjutnya
"Syaratnya diyat, angkanya tidak masuk awal. Aturan konvensional 100 ekor unta. Tetapi dari tahun ke tahun sudah menjadi komoditas yang tidak sehat. Ada nuansa ketidakadilan," kata Djoko di kantornya, Jakarta, Selasa 25 Maret 2014.
