- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Juru Bicara Presiden Julian Pasha membantah bahwa pembentukan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) adalah usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia menegaskan, Selasa 4 maret 2014, sebab pembahasan mengenai pembentukan grup D tersebut sudah berlangsung lama. Menurut Julian, usulan itu berasal dari internal Paspampres dan disetujui oleh Panglima TNI. Sementara itu, anggaran Paspampres ada di bawah Sekretariat Negara.
"Tentu ini dalam artian semua ini usulan Paspamres. Jadi, kalau ada yang bilang ini adalah usulan dari bapak Presiden SBY atau orang dalam, saya kira tidak benar," kata Julian di Istana Negara, Jakarta.
Usulan ini pun, menurut Julian, sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Tetapi, baru bisa terealisasi saat ini karena ada proses evaluasi dari Paspampres.
"Jadi, bukan karena anggaran, saya kira dari sisi anggaran mungkin ada penyesuaian. Tetapi, komandan Paspamres tadi mengatakan bahwa dengan adanya regrouping ini tidak secara serta merta menjadi pembengkakan anggaran. Karena yang difokuskan adalah optimalisasi dan efektifitas pengamanan," kata dia.
Julian menjelaskan, mereka yang diamankan oleh grup D ini adalah mantan presiden dan wakil presiden beserta istri atau suaminya.
"Mereka beserta pendamping atau istri atau suami yang memang masih ada, dan belum wafat, berhak mendapatkan pengamanan seumur hidup kecuali yang bersangkutan berkeberatan," ujarnya.
Sementara itu, Julian belum mengetahui berapa jumlah personil TNI pada Grup D Paspampres. "Yang saya tahu, jumlah satu grup ada 200 orang. Jadi, sekitar 30 orang untuk satu keluarga. Tapi kan, ada masing-masing keperluan nanti dilihat saja," kata dia.
Jokowi Bersyukur Angka Stunting Turun dari 37 Persen Menjadi 21 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pekerjaan rumah bidang kesehatan di Indonesia diantaranya penanganan stunting. Menurut dia, angka stunting memang saat ini sudah
