Sumber :
VIVAnews
– Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin 20 Januari 2014, untuk melaporkan korupsi dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur.
Pemerintah Kota Surabaya menduga ada korupsi dalam pertukaran satwa dengan uang, mobil, dan bangunan di KBS setelah menerima masukan, hasil analisis, dan audit dari Universitas Airlangga yang menyatakan, tidak diperbolehkan menukar atau mengganti satwa dengan uang, mobil, dan bangunan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pemerintah Kota Surabaya menduga ada korupsi dalam pertukaran satwa dengan uang, mobil, dan bangunan di KBS setelah menerima masukan, hasil analisis, dan audit dari Universitas Airlangga yang menyatakan, tidak diperbolehkan menukar atau mengganti satwa dengan uang, mobil, dan bangunan.
“Ini soal aturan pertukaran dengan binatang dari sisi sosial, fisik, maupun administrasi hukum. Itu yang akan saya sampaikan ke KPK. Kalau benar secara hukum ya silakan,” kata Risma di Gedung KPK.
Risma menyatakan, ketika KBS diserahkan kepada Pemkot Surabaya untuk dikelola, KBS telah kehilangan 420 satwa langka, antara lain komodo dan Jalak Bali. “Jalak Bali itu ukuran kecil harga sekitar Rp50-100 juta. Kalau 50 ekor berapa? Komodo satunya Rp600-900 juta, ada dua hilang. Saya punya semua datanya dan akan saya serahkan ke KPK,” kata Risma.
Risma mengatakan sudah meminta bantuan ke sejumlah pihak untuk menangani permasalahan KBS, termasuk ke KPK. Apalagi masalah KBS ini sudah menjadi sorotan media asing. Media Inggris, Daily Mail, mengecap KBS sebagai kebun binatang maut yang memperlakukan hewan-hewan di dalamnya dengan buruk. Hampir setiap pekan, ada binatang mati di KBS. (Baca di sini: ).
“Kami disorot seolah-olah tak bisa mengelola. Padahal di dalamnya, setelah kami kelola, binatang gemuk. Tapi saya tidak mau ngomong lebih jauh, nanti disangka membela diri. Silakan dilihat sendiri,” kata Risma. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Ini soal aturan pertukaran dengan binatang dari sisi sosial, fisik, maupun administrasi hukum. Itu yang akan saya sampaikan ke KPK. Kalau benar secara hukum ya silakan,” kata Risma di Gedung KPK.
