Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Ibu Negara Ani Yudhoyono memimpin Rapat Paripurna Solidaritas Istri Kabinet Bersatu (Sikib) di Istana Negara, Kamis 16 Januari 2014. Di depan istri para menteri itu, Ani menegaskan tidak pernah campur tangan dalam urusan pemerintahan yang ditangani suaminya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ani juga mengaku tak pernah hadir dalam sidang kabinet. "Saya tidak pernah mencampuri urusan kabinet," imbuhnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ani juga mengaku tak pernah hadir dalam sidang kabinet. "Saya tidak pernah mencampuri urusan kabinet," imbuhnya.
Pernyataan ini menanggapi pemberitaan media asing, khususnya Australia, beberapa waktu lalu.
The Australian
edisi Desember 2013 membeberkan membeberkan sebuah kawat diplomatik yang ditulis oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada diplomat AS di Canberra dan CIA pada akhir tahun 2007, menyangkut dinamika politik di Indonesia.
Kawat rahasia itu menyebutkan, Ani Yudhoyono adalah satu-satunya orang yang paling dipercaya SBY dalam setiap masalah. Saat memasuki periode kedua masa kepresidenannya,
"Ibu negara Indonesia telah memperluas pengaruhnya di Istana, dan tak terbantahkan Ia muncul sebagai penasehat utama Presiden," tulis kawat rahasia itu dilansir
The Australian.
Informasi ini yang kemudian diyakini oleh intelijen Australia, Defence Signal Directorate (DSD) untuk melakukan penyadapan telepon Ani Yudhoyono pada 2009. Alasan lainnya, Ani dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.
Wikileaks juga mengungkapkan posisi penting Ani Yudhoyono di pemerintahan SBY. Sejak menjadi ibu negara pada tahun 2004, Ani menunjukkan pengaruhnya dalam memberikan masukan kebijakan, politik maupun yang bersifat personal kepada Presiden SBY.
Dalam acara istri para menteri itu, Ani mengatakan, urusan kabinet merupakan tanggung jawab suaminya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, Ani membantah pernah campur tangan dalam pengambilan keputusan kabinet.
"Kabinet sendiri yang membentuk Bapak Presiden dan yang tanggung jawab adalah Bapak Presiden. Saya tidak ikut-ikutan dalam masalah itu," tegasnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pernyataan ini menanggapi pemberitaan media asing, khususnya Australia, beberapa waktu lalu.
