Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengungkapkan, Palmer Situmorang ditunjuk sebagai pengacara keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan sebagai pengacara kepresidenan.
Di kompleks istana kepresidenan, Kamis malam 19 Desember 2013, Djoko menegaskan advokasi yang akan dilakukan Palmer bukan terkait kepemimpinan Presiden SBY saat ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Nonton Langsung di Qatar, Fitri Carlina Menangis Saat Timnas Indonesia Menang Lawan Korea Selatan
Di kompleks istana kepresidenan, Kamis malam 19 Desember 2013, Djoko menegaskan advokasi yang akan dilakukan Palmer bukan terkait kepemimpinan Presiden SBY saat ini.
Baca Juga :
Beredar Video WN Polandia Kehilangan Isi Kopernya, Pihak Bandara Ngurah Rai Bali Beri Penjelasan
"Saya koreksi tidak ada tim advokasi presiden, tapi tim advokasi keluarga. Tidak ada kaitannya dengan APBN tapi APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Keluarga)," ungkapnya.
Hal ini menurutnya tidak perlu diperdebatkan. Soalnya, Palmer telah menyampaikan bahwa advokasi yang ditanganinya terkait keluarga. "Beliau kan sering bilang kalau dikritik soal kebijakan mau digugat, mau di bawa ke ranah hukum silahkan, tidak masalah," katanya.
Seperti diketahui, Palmer akan bekerja bersama advokat Hafzan Taher dan Bahtiar Sitanggang untuk menyikapi berita dan tudingan yang mengarah fitnah terhadap Presiden SBY.
Presiden SBY mengaku telah diberondong hujatan, kritik dan cemooh mengenai kehidupannya sebagai pimpinan negara selama 9 tahun. Presiden mengaku selalu menerima kritikan, hujatan dan cemoohan dari berbagai pihak. Namun Ia tidak bisa terima jika mendapatkan fitnah yang tidak bertangungjawab.
"Saya tidak berbicara apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba diisukan SBY melaksanakanya dan itu diserang berhari-hari, berminggu-minggu. Ini yang tidak mendidik karena tidak ada faktanya," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya koreksi tidak ada tim advokasi presiden, tapi tim advokasi keluarga. Tidak ada kaitannya dengan APBN tapi APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Keluarga)," ungkapnya.
