Penasihat Senior ASEAN

"Publik Asia Tenggara Tak Percaya Penegakan Hukum di ASEAN"

HUT ASEAN yang ke 44
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
Kombes Ade Ary Blak-blakan Soal Kasus Aiman yang Disetop, Alasannya Bukan Politis
– Tingkat kepercayaan masyarakat Asia Tenggara terhadap upaya penegakan hak asasi manusia oleh organisasi ASEAN berada di titik nadir. Ini karena isu HAM masih menjadi permasalahan sensitif yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka ke hadapan publik.

Bom Temuan Bekas Perang Dunia II Diledakkan di Lanud Silas Papare

Penasihat Senior ASEAN dan HAM, Yuyun Wahyuningrum, memberi satu contoh. Ketika itu ada pertemuan tertutup perwakilan 10 negara ASEAN untuk membahas soal HAM. Pertemuan itu juga membahas kelanjutan nasib para pengungsi Rohingya dan menghilangnya seorang aktivis asal Laos.
Lippo Karawaci Cetak Pendapatan Rp 17 Triliun di 2023, Kantongi Laba Bersih Rp 50 Miliar


Namun Yuyun heran mengapa pertemuan tersebut harus digelar tertutup dan tidak boleh dihadiri pihak lain seperti Sekretariat ASEAN atau Kementerian Luar Negeri. “Padahal apabila ada perwakilan dari kedua pihak itu, maka apapun poin pertemuannya akan langsung dicatat secara formal,” kata Yuyun kepada
VIVAnews
, 3 Desember 2013, usai menjadi pembicara diskusi peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta.


Jika pertemuan digelar secara tertutup, ujar Yuyun, hanya peserta pertemuan saja yang tahu. Maka apabila dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan, tidak akan ada yang mencatat.


Pertemuan itu merupakan cerminan separuh hati negara-negara ASEAN untuk membicarakan isu HAM. “Mereka sebenarnya belum siap untuk membicarakan isu HAM di depan publik, sehingga langkah pertama dengan membicarakan hal tersebut di kalangan internal mereka sendiri,” kata Yuyun.


Kendati pertemuan digelar tertutup, Yuyun menilai tetap ada kemajuan karena perwakilan negara-negara ASEAN sudah mau bicara tentang HAM. “Sayangnya mereka membiarkan topik itu hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak ingin menyebarluaskannya kepada publik,” ujar dia.


Marty Ways


Yuyun mengingatkan ASEAN untuk tidak berpandangan kaku dalam menyikapi isu. Semua harus mengedepankan dialog meski hal itu tak bisa cepat menyelesaikan kasus HAM.


“Orang banyak menyebut dialog itu sebagai Marty Ways karena di antara semua menteri luar negeri di ASEAN, Marty Natalegawa termasuk yang aktif menggalang dialog di antara negara-negara Asia Tenggara. Dengan dia mengajak ngobrol seperti itu, maka akan muncul perubahan dari dalam diri ASEAN,” kata Yuyun.


ASEAN sesungguhnya sudah memiliki mekanisme untuk menangani isu HAM. Mekanisme itu bernama Komisi Antarpemerintah ASEAN. Sayang badan ini tidak memiliki mandat untuk melakukan investigasi. “Jadi kadang saya berpikir, manfaat dari mekanisme yang sudah dibentuk itu apa?” ujar Yuyun.


Apapun, Yuyun meminta publik tidak putus asa terhadap penegakan HAM di Asia Tenggara. Semangat untuk mengimplementasikan HAM masih terus terbuka. “Walau ASEAN menghadapi dua tantangan terbesar, yaitu semua kesepakatan bersifat konsensus dan tidak ingin ada campur tangan terhadap internal masalah negara anggota lainnya, namun ASEAN masih dapat bertindak,” kata dia.


Dialog seperti yang digalang Menlu Marty, jadi salah satu cara. Upaya penegakan HAM di ASEAN mulai terealisasi sejak tahun 2009, ketika Deklarasi HAM ASEAN dicanangkan. Butuh waktu 16 tahun untuk mendobrak hambatan sosial, politik, dan budaya yang mengikat antarnegara anggota ASEAN.  (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya