Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Praktik pengenaan jilbab oleh polisi wanita ditunda. Polri bakal menundanya hingga ada aturan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam pengenaan jilbab di setiap daerah.
Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan adanya telegram rahasia bertanggal 28 November 2013 yang berisi imbauan kepada polwan untuk tidak terlebih dahulu berjilbab, sebelum anggaran penyediaan hijab disediakan oleh parlemen.
"Sikap Mabes Polri yang mengeluarkan telegram rahasia penundaan penggunaan jilbab oleh polwan sangat disayangkan. Seharusnya, elite-elite Polri justru mendukung penggunaan jilbab, apalagi polwan sudah hampir lima tahun berjuang untuk diizinkan memakai jilbab," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam rilis yang diterima VIVAnews, Minggu 1 Desember 2013.
Neta mengatakan, IPW meminta Polri segera mencabut telegram rahasia yang meminta polwan untuk menunda penggunaan jilbab tersebut. Menurut Neta, telegram rahasia itu sangat tidak masuk akal, sebab penggunaan jilbab sudah berkembang di berbagai polda, setelah Kapolri Jenderal Sutarman mengizinkannya.
"Alasan dikeluarkannya telegram rahasia tersebut karena penggunaan jilbab tidak seragam, sesungguhnya sangat tidak mendasar. Seharusnya, Mabes Polri cukup mengeluarkan telegram rahasia ketentuan pemakaian jilbab, baik dari sisi bentuk, warna atau model, sehingga ada keseragaman," katanya.
Neta menambahkan, jika Polri punya dana yang cukup, pengadaan jilbab tersebut bisa diberikan oleh institusi. Namun, apabila Polri tidak memiliki anggaran, biarkan masing-masing polwan yang membeli atau membiayainya.
"Ketiadaan biaya dan kekurangteraturan seharusnya bukan menjadi alasan bagi elite Polri untuk melarang polwan menggunakan jilbab," ucapnya.
Perbaiki citra Polri
IPW menilai, penggunaan jilbab di lingkungan polwan menjadi hal yang sangat penting di tengah terpuruknya citra Polri saat ini. Dengan banyaknya polwan menggunakan jilbab, publik akan menilai bahwa ada perubahan moral yang signifikan di lingkungan kepolisian.
"Minimal, warga yang berurusan dengan polisi merasa nyaman, tidak ada kekhawatiran akan disiksa atau dipungli. Bahkan, publik akan merasakan nilai-nilai agamis dan kemanusiaan akan melekat di tubuh korps kepolisian," kata Neta.
Oleh sebab itu, Neta kembali meminta agar telegram rahasia penundaan penggunaan jilbab untuk segera dicabut dan Polri mengizinkan para polwan menggunakan jilbab. "Jika sekarang penggunaan jilbab belum teratur, justru tugas pimpinan Polri untuk mengaturnya dan bukan menunda atau melarang polwan menggunakan jilbab," ujarnya. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Alasan dikeluarkannya telegram rahasia tersebut karena penggunaan jilbab tidak seragam, sesungguhnya sangat tidak mendasar. Seharusnya, Mabes Polri cukup mengeluarkan telegram rahasia ketentuan pemakaian jilbab, baik dari sisi bentuk, warna atau model, sehingga ada keseragaman," katanya.
