Sumber :
- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengancam memberi sanksi dokter berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut aksi mogok terkait aksi 'Solidaritas Tolak Kriminalisasi Dokter'. Pemerintah menerima banyak keluhan dari pasien.
"Pagi tadi belum ada tanda-tanda. Tapi siangnya sudah kebanjiran keluhan pasien. Kalau sampai berlebihan dan ada yang menjadi korban, Pemprov Jatim siap memberikan sanksi," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu 27 November 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pagi tadi belum ada tanda-tanda. Tapi siangnya sudah kebanjiran keluhan pasien. Kalau sampai berlebihan dan ada yang menjadi korban, Pemprov Jatim siap memberikan sanksi," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu 27 November 2013.
Gus Ipul mengaku, menghormati hak para dokter menyampaikan pendapat dan melakukan solidaritas. Menurutnya, dokter memang sebuah profesi dengan keahlian khusus. Namun, karena keahlian khusus itu, dokter punya tanggung jawab lebih.
"Karena menyangkut nyawa seseorang. Sebab tidak mungkin bila sedang praktik, apalagi melakukan operasi, tapi malah ditinggalkan begitu saja," kata Gus Ipul.
Lanjutnya, untuk dokter PNS akan diteliti. Jika terbukti menjadi provokator dan kemudian ada pasien yang menjadi korban, akan diambil tindakan. Terkait itu, Pemprov Jatim akan proporsional dalam memandang masalah.
Sementara, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Achmad Iskandar mengatakan pihaknya setuju Pemprov Jatim menurunkan tim, mengawasi aksi yang dilakukan dokter. "Logika sederhana saja, bila aksi demo buruh bisa membuat terganggu, apalagi aksi dokter. Kalau aksi buruh, konsekuensinya tidak langsung ke nyawa. Hanya terlambat dan kerugiannya ekonomi," ujar Iskandar.
Iskandar minta, para dokter tidak risau soal kriminalisasi, sepanjang prosedur yang dilakukan sudah benar. Dan, bisa memilih jenis aksi yang tidak mengganggu layanan medis. Alasannya jumlah perbandingan dokter dengan pasien di Jatim masih tidak ideal.
"Apalagi ada aksi mogok, maka semakin tidak ideal. Ini yang harus dipikirkan," kata politisi asal Madura itu. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
