VIVAnews - Aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat lainnya, terbongkar.
Tak ingin menjadi korban aksi spionase, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko punya kiat menghindari aksi penyadapan negara lain.
"Dalam konteks intelijen dalam domain saya, kita sedang menyiapkan enkripsi. Hanya dengan enkripsi itulah kebocoran bisa diatasi," kata Moeldoko saat membuka Musyarawah Nasional Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa, di Pecatu, Bali, Kamis 21 September 2013.
Enkripsi adalah proses mengubah pesan, data atau informasi, agar informasi itu tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Enkripsi adalah bagian dari ilmu yang disebut kriptografi. Kriptografi sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari teknik membuat sebuah pesan atau infromasi tidak dapat dibaca orang yang tak berhak.
Menurut Moeldoko, jika alat komunikasi dienkripsi, maka akan menghindari kebocoran informasi. "Alat komunikasi kita harus dienkripsi agar tidak bocor," katanya.
Kedua, kata Moeldoko, adalah memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi, mulai 5 Oktober 2014, alutsista Indonesia akan menjadi sangat canggih. Sehingga, harus ditopang dengan SDM yang hebat.
"Kemampuan, mental dan moralnya kita perkuat," kata Panglima TNI.
Menurut dia, dalam konteks hubungan internasional, ada hal yang sensitif dari aksi penyadapan itu yang tidak tepat dilakukan. Kata dia, sangat tidak pantas ketika Presiden SBY berkomunikasi secara pribadi dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono juga ikut disadap.
"Apa hubungannya Presiden berhubungan dengan Ibu terus disadap. Itu hal-hal sensitif dalam konteks hubungan internasional," tegas Moeldoko.
Kendati begitu, ia melanjutkan, aksi sadap menyadap dalam hubungan militer dapat saja dikatakan wajar. Katanya, wajar apabila aksi penyadapan itu dilakukan tanpa diketahui oleh siapapun.
"Tidak wajar kalau ketahuan," ucapnya sembari tertawa. (eh)
Baca juga:
Kemenko Ekonomi Ungkap KUR 2024 Telah Tersalur ke 149.602 Debitur hingga April
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian RI menyatakan bahwa akan mendorong penuh program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
