Komisi I DPR Minta SBY Usir Duta Besar Australia
Rabu, 20 November 2013 - 16:06 WIB
Sumber :
- Dok. Kementerian Luar Negeri
VIVAnews - Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri, Tjahtjo Kumolo mengapresasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan kerjasama dengan Australia di bidang militer dan intelijen.
Tetapi, kata Tjahtjo, langkah itu belum cukup. Menurutnya, Indonesia sebaiknya 'mengusir' Duta Besar Australia di Indonesia, Greg Moriarty.
"Pulangkan Dubes Australia yang ada di Indonesia dulu baru kemudian bangun dialog antar menlu dan ajaran intelejen Indonesia dan Australia," kata Tjahtjo di Gedung DPR, Rabu 20 November 2013.
Tak hanya itu, kata Tjahtjo, hubungan Indonesia dan Australia di berbagai sektor harus dihentikan. Sampai ada penjelasan dan permintaan maaf dari Australia. "Stop dulu seluruh kerjasama militer, dagang dan lainnya," katanya.
Kemudian selanjutnya, kedepan RI harus lebih berhati-hati dalam menilai mana negara yang dapat dijadikan kawan atau lawan.
Pernyataan ini, didukung oleh politikus senior Partai Gokar, Akbar Tanjung. Misalnya, kata dia, DPR bisa memanggil Duta Besar Australia dan memberikan peringatan.
"Kalau perlu ambil tindakan tegas, bisa saja pengusiran," ujar Akbar.
Malam ini, Presiden SBY akan mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebagai respons atas penyadapan yang mengganggu hubungan kedua negara dalam sepekan ini. SBY menegaskan kepada Pemerintah Australia untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada Indonesia.
SBY mengatakan, berdasarkan hukum yang berlaku pada kedua negara, kegiatan penyadapan tidak diperbolehkan karena selain menabrak hak-hak asasi manusia, tentu juga berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, tetangga dan rekan kerja. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi Australia atas penyadapan tersebut.
"Kalau Australia ingin jaga hubungan baik dengan Indonesia ke depan, saya masih tetap tunggu penjelasan sikap resmi kepada Indonesia," ujar Presiden. (eh)
Halaman Selanjutnya
Kemudian selanjutnya, kedepan RI harus lebih berhati-hati dalam menilai mana negara yang dapat dijadikan kawan atau lawan.
