Sumber :
- www.theaustralian.com.au
VIVAnews - Barisan Indonesia (Barindo) kecewa pada sikap Pemerintah Australia terkait kabar penyadapan yang dilakukan Badan Intelijennya terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh-tokoh yang berada di lingkarannya.
"Sangat disayangkan respon Perdana Menteri Australia yang terkesan menutup mata. Kita dukung Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas sebagai negara berdaulat terhadap pemerintahan Tony Abbot," kata Sekretaris Jenderal DPP BARINDO Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews.
Ia melanjutkan, selama ini hubungan bilateral Indonesia-Australia merupakan salah satu hubungan diplomatik yang terbaik, baik dalam konteks government to government (G to G) maupun people to people (P to P). Namun terkuaknya kasus penyadapan oleh Pemerintah Australia terhadap Presiden SBY dan beberapa pejabat tinggi negara telah merusak jalinan persahabatan kedua negara tersebut.
"Padahal cuaca hubungan kedua negara sangat kondusif bahkan bisa disebut dalam masa-masa bulan madu, terlebih di era Kevin Rudd dan Julia Howard. Kegiatan penyadapan Pemerintah Australia merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan Indonesia," kata dia.
Fajar meminta Pemerintah RI harus menyikapi secara serius masalah penyadapan ini. Menurutnya, selain menarik duta besar RI untuk Australia, Pemerintah juga harus segera mengirimkan nota protes diplomatik ke Australia.
"Australia harus minta maaf guna memulihkan kepercayaan Indonesia terhadap negeri Kanguru itu," tegasnya.
Seperti diketahui, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan di hadapan Parlemen pada Senin kemarin, 18 November 2013, pemerintahannya tidak akan meminta maaf atas aksi spionase yang telah mereka lakukan kepada Indonesia. Abbott membela diri, bahwa langkah itu dilakukan untuk melindungi Australia saat ini dan di masa lampau, sehingga jauh lebih penting untuk dilakukan ketimbang meminta maaf.
Laman Guardian, Selasa, 19 November 2013 melansir pernyataan ini dirilis secara resmi oleh Kantor Perdana Menteri ketika sesi tanya jawab berlangsung di Gedung Parlemen kemarin. Pemimpin Partai Liberal itu menyebut tugas utama setiap pemerintah yaitu untuk melindungi negara dan mengedepankan kepentingan nasionalnya.
"Oleh sebab itu, setiap pemerintah mengumpulkan informasi dan mereka pun tahu bahwa Pemerintahan negara lainnya pun turut melakukan hal serupa," ujar Abbott.
Dia menyebut tidak ada tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang PM selain harus memastikan keselamatan setiap warga Negeri Kanguru. "Itu sebabnya kami mengumpulkan informasi intelijen," kata Abbott. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fajar meminta Pemerintah RI harus menyikapi secara serius masalah penyadapan ini. Menurutnya, selain menarik duta besar RI untuk Australia, Pemerintah juga harus segera mengirimkan nota protes diplomatik ke Australia.
