- Forum VIVAnews
VIVAnews - Komisi Perlindungan Aanak Indonesia (KPAI) mendesak Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) yang dibentuk pemerintah bekerja serius menangani persoalan pornografi yang semakin mudah diakses anak-anak.
Komisioner KPAI bidang Pornografi dan Napza, Maria Advianti, dalam siaran pers Selasa 19 November 2013, mengatakan pornografi masih sangat mudah diakses oleh anak usia belia hingga remaja.
Kata Maria, anak dapat mengakses pornografi melalui internet, handphone/smartphone, cd porno, televisi dan media lain. Selain menjadi konsumen pornografi, kata dia, anak yang sudah terbiasa melihat pornografi akan terdorong untuk melakukan 'acting out' atau menirukan adegan porno yang dilihatnya.
"Kasus video adegan porno yang diperankan siswa SMP di Jakarta beberapa waktu lalu itu membuktikan bahwa anak-anak yang terbiasa melihat pornografi akan menirunya," kata Maria Advianti.
Selain itu, anak yang terbiasa melihat pornografi rentan melakukan hubungan seksual pranikah dan rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. KPAI, kata Maria Advianti, memperoleh informasi bahwa 76 persen anak kelas 4-6 SD pernah melihat pornografi.
"Survei BKKBN pada 2010 menunjukkan 51% remaja di Jabodetabek telah melakukan seks pra nikah."
GTP3 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh Presiden sebagai amanat UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keanggotaan GTP3 terdiri dari 17 kementerian dan lembaga.
Menurut Maria Advianti, tantangan GTP3 ke depan adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran pornografi di masyarakat, kampanye bahaya pornografi, dan pembinaan bagi anak-anak.
Selain itu, GTP3 diminta mendorong penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran pornografi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Masyarakat menunggu kerja konkret GTP3 dalam menyelamatkan anak bangsa dari bahaya pornografi," katanya. (eh)
Prabowo Tetap Dikawal Satgas Pengamanan Capres Polri hingga H-30 Pelantikan
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Oktober 2024.
