Penyadapan, BIN Harus Tingkatkan Kemampuan Kontra Intelijen

Proses penyadapan ponsel presiden SBY
Sumber :
  • theguardian.com
VIVAnews - Australia sebagai negara sahabat Indonesia seharusnya saling menghargai. Upaya sadap-menyadap pejabat negara tak seharusnya terjadi.
Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Hal itu disampaikan Anggota Komisi Hubungan Internasional DPR Hayono Isman dalam keterangannya, Senin malam, 18 November 2013.

Dia mengapresiasi sikap tegas Menlu Marty Natalegawa menyikapi penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhono beserta sejumlah menteri. "Saya mendukung sikap tegas Menlu RI atas tindakan tidak pantas Australia memata-matai Indonesia sebagai negara sahabat yang seharusnya saling menghargai," kata Hayono.

Hayono berharap intelijen Indonesia belajar dari pengalaman ini. "Intelijen Indonesia harus tetap waspada dan mampu meningkatkan kemampuan kontra intelijen," katanya.

"Segera BIN membicarakannya dengan Komisi I DPR apa programnya. Saya yakin jika menyangkut kepentingan nasional akan mendapat dukungan penuh dari dewan," katanya.

Hayono mengatakan, terkait Ibu Ani Yudhoyono yang ikut disadap bukanlah sesuatu yang mengherankan. "Ibu Ani disadap karena beliau First Lady atau Ibu Negara," katanya.

Dampak dari isu penyadapan oleh Australia, Menlu Marty Natalegawa meminta Dubes Indonesia di Australia, Nadjib Riphat untuk pulang ke tanah air. Marty mengisyaratkan kepada dubes jangan hanya membawa tas kecil saat pulang ke Indonesia.

"Kami memanggil dubes kita pulang untuk melakukan konsultasi dan memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di Australia. Dan saya sudah meminta dia untuk secepatnya pulang," ujar Marty dalam konferensi pers di Ruang Nusantara, Kantor Kemenlu di Jalan Jambon, Jakarta Pusat. (adi)
Ilustrasi pelaku

Sopir Taksi Online yang Todong Penumpang Wanita dan Minta Rp100 Juta Jadi Tersangka

Polisi telah menangkap sopir taksi online yang menodong dan melakukan pemerasan terhadap penumpang wanitanya.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024