- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews – Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat sumber daya manusia (SDM). Indonesia kekurangan tenaga kerja professional yang memiliki keterampilan dan kompetensi kerja berdaya saing tinggi dalam pasar kerja.
“Kebijakan peningkatan SDM Indonesia masih berkutat pada wajib belajar 6 tahun - 9 tahun. Padahal hal ini tidak akan mampu meningkatkan kompetensi kerja SDM Indonesia dalam menyongsong AEC 2015,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Rabu 30 Oktober 2013.
Pernyataan keadaan darurat SDM di Indonesia ini dikemukakan Muhaimin saat membuka job fair (pameran bursa kerja) di Jombang dan Nganjuk Jawa Timur pada Rabu 30 Oktober 2013.
Muhaimin mengatakan pada era dibukanya pasar barang dan jasa tingkat Asean, yang disebut dengan Asean Economic Community (AEC) 2015, maka keluar-masuknya tenaga kerja antar negara Asean tidak terbendung lagi dan akan saling berkompetisi merebut kue ekonomi di tiap negara.
“Bagi tenaga kerja dari negara AEC yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi dari anggota lainnya tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam AEC. Ini yang harus diwaspadai SDM Indonesia setahun ke depan,” kata Muhaimin.
Selain itu, lanjut Muhaimin, pendidikan setinggi apapun apabila tidak disertai kompetensi yang tinggi, maka akan dikalahkan oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih sekalipun hanya memiliki ijazah jenjang pendidikan lebih rendah. “Kondisinya sedang darurat, tenaga kerja terlatih jauh lebih utama dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pelatihan dan peningkatan kualitas kurikulum pelatihan yang lebih penting ketimbang lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang belum siap kerja, jelasnya.
Muhaimin juga mengatakan tenaga kerja yang lebih terlatih akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi di dalam dunia kerja dan dunia usaha, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
Berdasarkan data BPS Februari 2013, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 121,19 juta sebagian besar didominasi lulusan SD kebawah sebanyak 56, 67 juta (46,7 persen), SMP 22,1 juta (18.25 persen), SLTA 11,03 juta ( 9,10 persen) Diploma 3,41 juta (2,81 persen) dan lulusan universitas 8,36 juta (6,90 persen).
Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2012, Indonesia menempati posisi 121 dari 187 negara. Posisi Indeks Persepsi Korupsi tahun 2012 berada pada posisi 118 dari 176 negara. Posisi daya saing Indonesia tahun 2012 berada pada peringkat ke-50 dari 144 negara, atau menurun 5 tingkat dibandingkan setahun sebelumnya.
Jika dilihat peringkat untuk masing-masing pilar daya saing, maka posisi Indonesia terpuruk pada pilar efisiensi pasar tenaga kerja yaitu peringkat ke-120, disusul pilar kesiapan teknologis yang menempati peringkat ke-85, dan infrastruktur pada peringkat ke-78. Pilar terbaik untuk Indonesia hanya terletak pada ukuran pasar (16), lingkungan makroekonomi (25), dan inovasi (39).
Untuk mengatasi masalah minimnya SDM berkualitas tersebut, Muhaimin mengaku telah melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Perindusterian untuk mencari terobosan solusi yang dapat segera terwujud dalam waktu singkat.
“Pemerintah terus mencari terobosan lain untuk mendukung efektivitas program Link and Macth, peningkatan kompetensi kerja lulusan pendidikan serta memastikan terserapnya lulusan pendidikan dalam dunia kerja dan industri dalam jumlah yang besar,” jelas Muhaimin.
Guna menjembatani dan mempermudah titik temu antara para pencari kerja dan perusahaan pemberi kerja, pemerintah mendorong terselenggaranya pameran bursa kerja atau sering disebut juga job fair di berbagai daerah. Dengan digelarnya job fair akan sangat membantu para pencari kerja dalam menemukan lowongan kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan keterampilannya dengan cara yang lebih mudah, dan murah.
Di bidang pelatihan, kata Muhaimin, meskipun terbatas, pemerintah menyediakan fasilitas dan program-program pelatihan kerja yang tersedia di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Di BLK-BLK ini, para pencari kerja dan pengangguran dapat berlatih dan belajar kembali untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja yang sesuai dan dibutuhkan oleh pasar kerja dan industri.
"Para pencari kerja dan pengangguran harus memanfaatkan fasilitas pelatihan kerja di berbagai daerah agar siap bekerja dan cepat diserap oleh pasar kerja dan industri, kata Muhaimin.
Muhaimin melanjutkan, pada tahun 2013 ini, Kemnakertrans menyediakan berbagai program pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja secara gratis dengan kapasitas 162.017 orang peserta pelatihan. Jumlah ini meningkat dibanding peserta pelatihan tahun 2012 yang berjumlah 154. 958 orang peserta.
Berdasarkan data Kemnakertrans saat ini terdapat 13 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 252 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan jumlah instruktur yang mencapai 3.132 orang. (Webtorial)
