- ANTARA/Fanny Octavianus
VIVAnews - Anggota Komisi Hukum III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin meminta Mahkamah Konstitusi menerima dan menjalankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK), yang baru saja diterbitkan .
Sebab, menurut dia, pembenahan di MK saat ini sangat mendesak. Sementara waktu kian sempit, sehingga tidak mungkin merancang atau merevisi Undang-Undang tentang MK di DPR. Sedangkan MK dibutuhkan untuk Pemilu 2014 mendatang.
"Dengan Perppu, DPR tidak perlu panjang-panjang waktu lagi untuk merumuskan. MK ini kan perlu untuk Pemilu 2014, kalau UU MK masih dalam pembahasan, susah. Maka dukunglah Perppu ini, tidak melemahkan MK, tetapi justru menguatkan," ujar Didi, Sabtu kemarin.
Menurut Didi, terlepas dari pro dan kontra tentang perppu MK ini, tetapi isi Perppu itu sendiri banyak memberikan manfaat.
"Bagaimana rekrutmen hakim-hakim itu lebih akuntabel dan transparan, karena melibatkan banyak konstitusi, tokoh-tokoh masyarakat, dan mekanisme pengawasan ini saya pikir perlu karena tidak boleh institusi ini tidak memiliki pengawasan," kata dia.
Dengan demikian, menurut dia, MK perlu menerima Perppu. "MK yang dipimpin Hamdan (Zoelva) ini, ikuti saja Perppunya. Sudah bagus apa yang ada di Perppu ini. MK sendiri masih memiliki peran besar di majelis kehormatan, disamping dengan KY," ujar dia.
Seperti diketahui, Perppu MK yang baru saja diteken oleh Presiden SBY tersebut menyangkut 3 hal utama. Di antaranya, penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi. Perppu dikeluarkan paska penangkapan mantan ketua MK Akil Mochtar oleh KPK. (umi)
Ribuan Rumah Terendam, 4 Jembatan Putus dan 1 Orang Hilang Akibat Banjir di Sumsel
Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, kembali terendam banjir pada Selasa, 16 April 2024. Sebab, intensitas hujan tinggi menyebabkan wilayah tersebut.
