Sumber :
- Antara/ Asep Fathulrahman
VIVAnews
– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kamis 24 Oktober 2013, menyatakan tak mendorong kadernya, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, untuk merebut posisi Gubernur Banten dari tangan Ratu Atut Chosiyah.
“PDIP menugaskan Rano Karno dalam koalisi Banten sebagai wakil gubernur. Jadi sampai saat ini dia tetap wakil gubernur. Itu prinsip,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“PDIP menugaskan Rano Karno dalam koalisi Banten sebagai wakil gubernur. Jadi sampai saat ini dia tetap wakil gubernur. Itu prinsip,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Masalah adik Ratu Atut yang terlibat dalam kasus korupsi dan saat ini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi, PDIP tak akan ikut campur karena itu bukan ranah politik. “Persoalan hukum biar diserahkan dan diselesaikan di ranah hukum,” ujar Tjahjo.
PDIP akan tetap mengikuti mekanisme aturan yang ada, yaitu jika gubernur sudah berhalangan bertugas atau tersangkut kasus hukum, barulah wakil gubernur akan menggantikan. “Oleh sebab itu Golkar jangan curiga dengan PDIP dan Rano Karno,” kata Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tak akan melindungi kader yang berurusan dengan KPK. “Partai Golkar sepenuhnya mendukung proses hukum agar dapat dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai fakta hukum yang ada,” kata ARB.
Adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, menjadi tersangka kasus suap penyelesaian sengketa Lebak Banten yang juga melibatkan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Keduanya bersama para tersangka lain kini mendekam di Rutan KPK.
Terkait kasus yang menjerat Wawan itu, KPK telah memeriksa dan mencegah Ratu Atut ke luar negeri. Adik tiri Ratu Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman, juga diperiksa. Juru Bicara KPK Johan Budi megatakan pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Masalah adik Ratu Atut yang terlibat dalam kasus korupsi dan saat ini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi, PDIP tak akan ikut campur karena itu bukan ranah politik. “Persoalan hukum biar diserahkan dan diselesaikan di ranah hukum,” ujar Tjahjo.
