TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
NASIONAL

Terima Suap Rp95 Juta, Pejabat Kemenkumham Mundur

Menkumham minta Direktur Perdata melaporkan uang yang ia terima ke KPK
Terima Suap Rp95 Juta, Pejabat Kemenkumham Mundur
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
VIVAnews – Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Lilik Sri Haryanto, diduga menerima suap terkait pengangkatan notaris di beberapa wilayah. Dugaan itu terungkap melalui pengaduan masyarakat yang diterima Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

"Berbekal laporan tersebut dan sejalan dengan kebijakan pimpinan Kementerian Hukum dan HAM untuk senantiasa memperhatikan masukan masyarakat, maka selanjutnya Inspektur Jenderal menerbitkan surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2013.

Kejadian itu bermula saat staf Direktorat Perdata menerima amplop cokelat dari seseorang untuk diserahkan kepada Direktur Perdata Lilik Sri Haryanto. Amplop cokelat tersebut kemudian diserahkan oleh staf itu melalui jenjang hirarki hingga sampai ke tangan Direktur Perdata.

Wamenkumham menerima laporan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Direktur Perdata dan meneruskan informasi itu ke Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Pihak Inspektorat langsung menerjunkan tim pemeriksa untuk mengklarifikasi informasi itu. 

Saat diperiksa tim Inspektorat, Lilik mengaku telah menerima amplop cokelat yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya. “Menindaklanjuti hal tersebut, tim pemeriksa bersama yang bersangkutan mengambil amplop cokelat tersebut dari apartemen tempat kediaman yang bersangkutan pada Sabtu dini hari, 5 Oktober 2013,” ujar Amir.

Setelah dilakukan penghitungan, diketahui jumlah uang di dalam amplop coklat tersebut Rp95 juta. Menkumham kemudian memerintahkan Direktur Perdata Lilik Sri Haryanto agar melaporkan uang yang dia terima ke KPK.

Lilik pun langsung mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Amir. Saat ini  Menkumham tengah mempertimbangkan permohonan itu. “Langkah-langkah penertiban di semua lingkungan kerja terus dilakukan sambil tetap memastikan pelayanan publik di Direktorat Perdata Ditjen AHU tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lebih profesional serta lebih bersih,” kata Amir. (sj)
KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP