- ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja
VIVAnews - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, menilai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar harus jadi momentum untuk memperketat seleksi calon pejabat. Salah satu instrumen untuk memperketat seleksi ini adalah catatan transaksi keuangan.
Kepada VIVAnews, Kamis malam 3 Oktober 2013, Agus menilai, syarat menjadi calon pejabat tak cukup hanya pengalaman dan kecakapan saja. "Tapi juga perlu memperhatikan integritas. Antara lain melalui penelusuran track record transaksi keuangannya," tegas dia.
Untuk penelusuran itu, PPATK akan siap membantu lembaga manapun yang akan menyeleksi pejabat. Sejauh ini, sudah ada beberapa lembaga yang menggandeng PPATK saat menyeleksi calon pejabat, yakni Komisi Yudisial untuk calon hakim agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi XI DPR. "Yang DPR ketika menyeleksi Dewan Gubernur BI dan Dewan Komisioner OJK," jelas dia.
Dia menilai, penelusuran transaksi keuangan ini penting dan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).
"Isinya, setiap institusi Pemerintah harus meminta rekam jejak calon pejabat negara, eselon 1, dan eselon 2 strategis kepada PPATK sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi calon," jelasnya.
Namun, imbuhnya, aturan ini belum banyak diterapkan lembaga negara. Diberitakan sebelumnya,penerima suap terkait dua pilkada, yakni Gunung Mas Kalimantan Tengah dan pilkada di Lebak, Banten. Dari para pihak di dua pilkada ini, Akil diduga menerima hingga Rp4 miliar.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
