Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman menolak Fauzi Bowo atau Foke menjadi duta besar Jerman. Ditanya mengenai penolakan ini, Foke tak mau ambil pusing. Sebab, yang memilih dia menjadi duta besar di Jerman adalah pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri.
Menurut Foke, dalam alam demokrasi, siapapun memiliki hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Foke yang juga pernah menjadi pengurus PPI menganggap penolakan terhadap dirinya sah-sah saja.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wisatawan di Kota Semarang Capai 350 Ribu Orang Saat Libur Lebaran, Kota Lama Terbanyak Dikunjungi
Menurut Foke, dalam alam demokrasi, siapapun memiliki hak dan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Foke yang juga pernah menjadi pengurus PPI menganggap penolakan terhadap dirinya sah-sah saja.
"Jadi itu sah-sah saja, yang menilai kapasitas yang diperlukan dalam konteks pengangkatan dubes ini pemerintah dan yang terhormat DPR RI," kata Foke di Gedung DPR, Rabu 18 September 2013.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini yakin, tak semua PPI di Jerman menolak dia untuk menjadi duta besar. Sebab, PPI sendiri bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda.
"Sepert hal di Indonesian di Jerman juga ada perbedaan pendapat dan itu sah-sah saja. Ada juga kelompok PPI di Jerman yang punya pendapat berbeda," ujarnya.
Ditambahkan Foke, dia hanya menerima tugas yang diamanahkan negara. Sehingga, tak mungkin menolak penugasan itu. "Sebagai anak bangsa, kalau itu untuk kebaikan bangsa dan negara, saya kira itu wajib untuk melaksanakan tugas," ujar dia.
Seperti diketahui Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman telah mengirim surat kepada Presiden RI, Menlu, dan Ketua Komisi I untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap pencalonan Fauzi Bowo sebagai Dubes Jerman. Berkaitan dengan hal ini, Komisi I akan mempelajari. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jadi itu sah-sah saja, yang menilai kapasitas yang diperlukan dalam konteks pengangkatan dubes ini pemerintah dan yang terhormat DPR RI," kata Foke di Gedung DPR, Rabu 18 September 2013.
