NASIONAL

Ini Rincian Dana Bansos untuk 15 Kementerian dan Lembaga

Fitra cemas terjadi politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014.

ddd
Selasa, 17 September 2013, 13:23
Demonstrasi memprotes dana bansos.
Demonstrasi memprotes dana bansos. (VIVAnews/ Puspita Dewi)

VIVAnews – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 menunjukkan peningkatan dana bantuan sosial (bansos) untuk belasan kementerian dan lembaga negara. Total anggaran bansos mencapai Rp75,7 trilun, naik dari Rp69,61 triliun di APBN 2013.

Kenaikan dana bansos ini dikhawatirkan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) karena mengindikasikan politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014. Fitra cemas dana bansos digunakan untuk kampanye terselubung dan pencitraan para pejabat publik yang maju menjadi caleg pada Pemilihan Legislatif.

“Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, pengelolaan anggaran bansos masih diliputi banyak penyimpangan,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi. Berikut rincian dana bansos untuk kementerian dan lembaga negara dalam RAPBN 2014 yang diterima VIVAnews:

1.    Kementerian Pendidikan Nasional Rp36.361.252.221.000
2.    Kementerian Agama Rp11.568.700.685.000
3.    Kementerian Dalam Negeri Rp 9.585.215.989.000
4.    Kementerian Sosial Rp5.556.157.027.000
5.    Kementerian Pertanian Rp4.952.016.502.000
6.    Kementerian Pekerjaan Umum Rp3.780.545.509.000
7.    Kementerian Perumahan Rakyat Rp1.802.500.000.000
8.    Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp621.445.000.000
9.    Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp595.377.300.000
10.    Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp532.579.316.000
11.    Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rp263.320.000.000
12.    Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp66.500.000.000
13.    Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp50.000.000.000
14.    Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp25.065.000.000
15.    Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Rp4.680.640.000

Cari catatan tersebut, beberapa kementerian mendapat tambahan alokasi bansos, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan naik Rp6,1 trilun, Kementerian Agama naik Rp2,7 triliun, Kementerian Dalam Negeri naik Rp284,6 miliar, Kementerian Sosial naik Rp2,8 trilun, Kementerian Perumahan Rakyat naik Rp7,1 miliar, Kementerian Pemuda dan Olahraga naik Rp182 miliar, Kementerian Koperasi dan UKM naik Rp92,4 miliar.

Fitra pun meminta dana bansos dikelola lebih baik dan terbuka. “Harus ada partisipasi publik dalam mengawasi ini, juga harus ada akuntabilitas dana bansos sampai ke mana saja, dan siapa saja penerima berserta alamatnya,” kata Uchok. (eh)

Baca juga:

Penyelewengan Dana Bansos dan Siasat Politikus



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com
Info Iklan | Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Kode Etik | Lowongan
Copyright © 2014 PT. VIVA Media Baru