Sumber :
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVAnews
- Sejumlah elemen di Jawa Timur mendesak tim hukum pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja, memasukkan gugatan Pilkada Jawa Timur 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Desakan itu datang dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diketuai Muhammad Fairus Huda, Forum Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Jatim diketuai Anam Anis, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jatim diketuai Muhammad Rifai, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Nasdem M Mufti Mubarok, Tim Monitoring Data Pemilu PDI Perjuangan Didik Prasetiyo dan IPHI Jatim diketuai Uswanun Hasanah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Desakan itu datang dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diketuai Muhammad Fairus Huda, Forum Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Jatim diketuai Anam Anis, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jatim diketuai Muhammad Rifai, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Nasdem M Mufti Mubarok, Tim Monitoring Data Pemilu PDI Perjuangan Didik Prasetiyo dan IPHI Jatim diketuai Uswanun Hasanah.
Dua hal yang menjadi tuntutan, pertama soal penyelenggara negara yang dituding menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pemenangan pasangan tertentu. Kedua, KPU Jatim sebagai pelaksana pemilukada tidak netral dan berpihak ke pasangan tertentu.
"Dua hal itu yang kami ajukan sebagai gugatan ke MK, besok Rabu kami sampaikan, sekaligus satu kontainer berbagai bukti kecurangan di Pilkada Jawa Timur," ujar Mufti Mubarok, di RM Agis, Selasa 10 September 2013.
Guna penegakan demokrasi di Jawa Timur, APKLI yang diwakili Rifai menyoroti pernyataan siap kalah dan siap menang yang diingkari, dengan melakukan kecurangan. "Banyak buktinya, mulai melibatkan anak-anak, sampai melibatkan jajaran dinas di bawah naungan Pemprov Jatim untuk kemenangan pasangan tertentu," kata Rifai.
Sementara, Fairus dari PMII menegaskan, sejak awal, PMII menggugat, menolak keputusan KPU Jatim. "Sejak awal, PMII menolak keputusan DKPP yang tidak memecat secara utuh komisioner KPU. Akibatnya, pasangan tertentu diuntungkan dan proses sosialisasi ke masyarakat tidak maksimal," tegasnya.
PMII dan elemen lainnya, lanjut Fairus, tetap mendesak Tim Hukum BerKaH untuk mengajukan gugatan ke MK. "Ini bukan semata untuk memburu kemenangan perseorangan, tetapi untuk merebut dan ditegakkannya demokrasi di Jatim," kata Fairus.
Rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur di Hotel Shangri-La, pasangan nomor urut 1, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dinyatakan unggul dan memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan lainnya.
Hasil rekapitulasi, tercatat pasangan KarSa mengumpulkan suara sebanyak 8.195.816 atau 47,25 persen. Pasangan nomor 2, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (Beres) sebanyak, 422.932 (2,44) persen; pasangan nomor 3, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (Jempol) sebanyak 2.200.069 atau 12,69 persen; dan pasangan nomor 4.Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja (BerKaH) sebanyak 6.525.015 atau 37,62 persen.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dua hal yang menjadi tuntutan, pertama soal penyelenggara negara yang dituding menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pemenangan pasangan tertentu. Kedua, KPU Jatim sebagai pelaksana pemilukada tidak netral dan berpihak ke pasangan tertentu.
