Mabes Polri Akan Telisik Rekening Gendut Tiga Jenderal Polisi

Oegroseno mengatakan, Mabes Polri mengapresiasi temuan Kompolnas. Sehingga, pengawasan kepada kepolisian masih terus berjalan. "Kompolnas itu sebagai pengawas yang paling dekat dengan Polri," ujar dia.

Sedangkan untuk pencegahan agar tidak ada lagi rekening gendut, Oegroseno mengusulkan agar calon polisi yang sudah lulus kepolisian harus melaporkan harta kekayaannya. "Terbuka aja. Nggak usah takut dibilang kaya," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, sangat baik jika seorang polisi memiliki kekayaan banyak, sepanjang sumbernya jelas dan berasal dari usaha halal. "Polisi kaya atau tajir itu bagus, agar nanti tidak perlu cari uang lagi," kata Marzuki.

Marzuki berharap pemberitaan mengenai rekening gendut tiga jenderal ini dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Sebab, tiga jenderal itu, belum tentu bersalah. "Kasihan orang yang belum tentu salah, diberitakan salah," kata dia.

Tapi, jika memang sumber kekayaan ketiga jenderal tersebut tidak jelas, tentu harus menjadi pertimbangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diajukan sebagai calon Kapolri. "Karenanya diklarifikasi dulu secara mendalam," katanya.

Partai Nasional Demokrat mendesak Kompolnas segera mengumumkan tiga calon yang berekening gendut itu. Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faizal berpendapat, seyogyanya tidak ada perlakuan berbeda kepada warga negara apapun pangkat dan jabatannya. "Termasuk yang terduga memiliki rekening gendut," kata Akbar.

Mantan anggota DPR itu menegaskan, para perwira tinggi Polri yang terindikasi itu harus bisa menjelaskan asal muasal uang kekayaan. "Kompolnas jangan bermain petak umpet. Umumkan saja dan segera diproses," ujar dia.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan hal itu bahkan telah melaporkannya kepada Presiden SBY. Namun Adrianus enggan menyebut nama tiga calon Kapolri dimaksudnya itu.

"Kami sebutkan tentang rekening gendut ke presiden. Ada indikasi tiga orang dari tujuh yang didorong," ujar Adrianus di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin.

Diketahui selama dua pekan dalam bulan Juli lalu, KPK telah memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) milik sembilan calon Kapolri. Kesembilan calon kapolri tersebut adalah Komjen Anang Iskandar, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Wakil Kepala Badan Reserse Inspektur Jenderal Anas Yusuf, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti.

Kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno, Kapolda Bali Irjen Pol Drs Arif Wachjunadi, Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya Kadiv TI Polri, dan mantan Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution.