Megawati Tantang KPK Usut Kebijakan BLSM

Warga Solo terima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
Sumber :
  • Fajar Sodiq/VIVAnews
VIVAnews -
Pemkot Pontianak Kasih Peringatan ke Seluruh SPBU di Kota Itu, Ada Apa?
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kebijakan-kebijakan pemerintah yang terindikasi
money politics
Man Utd Incar Penyerang Tua yang Bela Real Madrid
atau politik uang.
Ekonomi Tumbuh 5,6% di 2024, Pemprov DKI Yakin Bisa Atasi Inflasi

Tantangan ini disampaikan Megawati saat mengisi ceramah di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, Sabtu 7 September 2013. Ketua KPK Abraham Samad tampak hadir. Samad diundang untuk menjadi pembicara dalam acara tersebut.


Megawati menilai, program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Sosial (Bansos), menjadi modus pejabat
incumbent
untuk menyuap rakyat.


"Setiap mau ada pilkada diselaraskan kapan mulai Bansos. Makanya ketika mereka berikan, bukan bantuan dari pemerintah atau negara, tapi tersembunyi bantuan dari calon, terutama
incumbent
. Selalu pakai cara Bansos, BLT atau BLSM," kata Megawati.


Menurut Presiden ke-5 ini, program BLT atau BLSM adalah pembodohan bagi masyarakat. Kata dia, dengan sengaja penguasa mendidik masyarakat menjadi peminta-minta.


"Masa bangsa disuruh
ngemis
dan
ngantri
buat minta sumbangan terus?" ujarnya.


Istri almarhum mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas itu juga meminta para penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memperketat terjadinya praktek
money politics
. Dengan struktur yang luas sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, KPU harus mampu menciptakan pemilu yang bersih.


"Struktur KPU dari pusat sampai ke daerah, seharusnya ada sebuah kendali yang kuat untuk bisa menentukan sistem yang tegak lurus," tuturnya.


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya