- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengomentari beredarnya dua versi dokumen audit investigatif tahap II atas proyek Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang. Hadi kemudian menjabarkan sejumlah ciri-ciri yang harus dimiliki dokumen audit yang asli.
Ditemui wartawan di Kantor Presiden, Kamis 29 Agustus 2013, Hadi mengatakan, di laporan BPK yang sah harus ada tanda tangan resmi pejabat BPK di bagian pengantar depan. "Halaman kami ada 108. Kurang dari itu, bukan BPK," kata Hadi.
Kemudian, kata dia, dokumen audit itu diparaf tanggal 23 Agustus 2013. Dokumen tersebut harus ada cap BPK, tanda tangan, dan paraf. "Kalau laporan kami, selalu ada pemaraf 3 orang di setiap halaman," jelas Hadi.
Berdasarkan dokumen yang diterima VIVAnews, ciri-ciri yang disampaikan Hadi dipenuhi oleh dokumen yang tidak mencantumkan 15 inisial anggota DPR. Sementara versi lainnya terdiri dari 77 halaman dan tercantum bulan Juli 2013 tanpa tanda tangan pejabat BPK.
Apakah versi lain ini palsu? "Saya tidak bisa katakan palsu. Saya tidak tahu," jawab Hadi.
Mengenai inisial legislator, Hadi bersedia mengungkapnya jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengizinkan. "Saya bebas kalau diizinkan. Tapi, kan saya ini terikat larangan, termasuk dari KIP sendiri. Bukannya saya tidak mau mengungkap," kata dia.
Dia pun menegaskan bahwa BPK independen dalam mengaudit proyek tersebut. Hadi berjanji akan mengusut kasus dua versi dokumen audit ini. "Tidak perlu saya cerita-cerita. Masak menelusuri pakai cerita," kata dia. (umi)
Bobby Nasution akan Jalin Komunikasi dengan NasDem dan PKB untuk Pilgub Sumut
Usai mengantongi surat penugasan dari DPP Partai Golkar, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution akan menjalin komunikasi dengan Partai NasDem da
