Sumber :
- ANTARAFOTO/Fanny Octavianus
VIVAnews
- Mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran selama tahapan pemungutan suara di Pemilihan Gubernur Jawa Timur, calon gubernur nomor urut 4, Khofifah Indar Parawansa, mengajak masyarakat dan organisasi pemantau Pemilu independen untuk mengawal proses demokrasi ini.
"Kami ajak seluruh elemen pemantau untuk hadir di Jawa Timur, guna mengawasi proses pilgub agar berjalan seadil-adilnya dan tidak ada lagi kecurangan," ujar Khofifah di saat kampanye di Kabupaten Ngawi, Kamis 15 Agustus 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami ajak seluruh elemen pemantau untuk hadir di Jawa Timur, guna mengawasi proses pilgub agar berjalan seadil-adilnya dan tidak ada lagi kecurangan," ujar Khofifah di saat kampanye di Kabupaten Ngawi, Kamis 15 Agustus 2013.
Menurut Khofifah, kehadiran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sangat dibutuhkan di Jawa Timur, karena di Pilgub Jatim sudah pernah diwarnai pelanggaran.
Ketua Umum PP Muslimat NU itu mencontohkan kisruh lampiran formulir model C1 yang hanya diisi tiga pasangan calon, tanpa menyertakan nama Khofifah-Herman yang seharusnya tertulis di nomor urut 4. "Kami harap ini bisa diawasi seluruh lembaga pemantau Pemilu," katanya.
Sementara, terkait Pilgub Jatim, baru ada lima lembaga yang mendaftar, yakni KIPP Surabaya, Lembaga Ujung Aspal Surabaya, Peduli Anak Bangsa, Yayasan FBBI Nganjuk, dan Kompertep Nganjuk.
Jumlah ini lebih sedikit ketimbang Pilgub 2008 yang saat itu terdapat 10 lembaga pemantau.
Bagi Khofifah, iklim demokrasi yang baik di setiap Pilkada akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dekat dengan masyarakat. Karena itu, dia mengajak pasangan calon lainnya untuk bersama-sama menciptakan iklim demokrasi yang jujur dan adil sesuai cita-cita bersama.
"Kita tidak bicara calon tapi bagaimana seluruh elemen terlibat menciptakan proses Pilgub yang bersih," tambahnya.
Untuk mewujudkan itu semua, Khofifah juga mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada 29 Agustus mendatang guna menentukan nasib pembangunan di Jawa Timur dalam lima tahun ke depan.
"Golput malah bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Khofifah, kehadiran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sangat dibutuhkan di Jawa Timur, karena di Pilgub Jatim sudah pernah diwarnai pelanggaran.
