Sumber :
- Antara/ Hadiyanto
VIVAnews
- Partai Kebangkitan Bangsa merasa kegagalan Khofifah Indar Parawansa dalam verifikasi calon gubernur Jawa Timur sama seperti kegagalan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi calon Presiden di Pemilihan Presiden 2004. Alasan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mencoret Khofifah yang berpasangan dengan Herman Surjadi Sumawiredja dinilai mengada-ada.
"Kegagalan Khofifah dalam pencalonan Gubernur Jatim mengingatkan kita pada kegagalan Gus Dur jadi calon presiden pada Pilpres 2004 lalu, di mana KPU menggunakan pola yang relatif sama, dengan alasan yang terlalu mengada-ada dan mencederai rasa keadilan publik," kata Ketua DPP PKB, Muamir M Syam, secara tertulis ke VIVAnews, Senin 15 Juli 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kegagalan Khofifah dalam pencalonan Gubernur Jatim mengingatkan kita pada kegagalan Gus Dur jadi calon presiden pada Pilpres 2004 lalu, di mana KPU menggunakan pola yang relatif sama, dengan alasan yang terlalu mengada-ada dan mencederai rasa keadilan publik," kata Ketua DPP PKB, Muamir M Syam, secara tertulis ke VIVAnews, Senin 15 Juli 2013.
Muamir merasa terkejut dan prihatin dengan keputusan KPUD Jatim tersebut. Meski demikian, Muamir meminta harus melihat secara dingin dan jernih. “Dan sebelum mengambil langkah lanjut, saya akan mengusulkan di DPP PKB agar segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kegagalan ini, dan bila perlu dibentuk tim investigasi,” ujarnya.
“Jangan-jangan KPUD Jatim tidak bersalah, sebagai mesin, KPU semestinya hanya mengolah data yang masuk apakah benar atau tidak. Mungkin soalnya di teman-teman sayasendiri (DPW PKB-red) yang lemah keterampilan politiknya atau mungkin kurang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan Khofifah sebagai Cagub, atau mungkin memang benar ada yang main politik kayu dengan mengganggu partai-partai pengusung, dan mengkondisikan KPUD. Kita perlu melihat secara komprehensif dulu, baru nanti mengambil langkah lanjut,” ujarnya.
Tapi memang, menurut Muamir, sepintas keadaan di Jatim sangat memprihatinkan. “Keadaan ini mengingatkan kita pada pola politik kayu saat Gus Dur dijegal jadi capres dan PKB sebagai kaki politik NU diobrak-abrik dan dilumpuhkan hingga turun hampir 70 persen pada pemilu lalu,” lanjutnya.
Bila kesalahan demi kesalahan ini terus terjadi, bila pola politik kayu terus berlangsung, maka demokrasi akan kehilangan sukma dan runtuh. Kehidupan bernegara-bangsa juga akan mengalami imbasnya yang tak terukur. “Demokrasi jadi semu, produk-produk yang dihasilkannya baik eksekutif maupun legislatif pun semu, kepemimpinan yang dihasilkannya pun semu alias palsu,” kata Muamir.
KPU sendiri menyatakan Khofifah tidak memenuhi syarat minimal 15 persen suara pengusung dalam pilkada karena salah satu partai pengusungnya dinilai telah memberikan suaranya pada calon incumbent, Soekarwo-Saifullah Yusuf. Kubu Khofifah sendiri menyatakan akan menggugat keputusan KPU ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (sj)
Halaman Selanjutnya
Muamir merasa terkejut dan prihatin dengan keputusan KPUD Jatim tersebut. Meski demikian, Muamir meminta harus melihat secara dingin dan jernih. “Dan sebelum mengambil langkah lanjut, saya akan mengusulkan di DPP PKB agar segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kegagalan ini, dan bila perlu dibentuk tim investigasi,” ujarnya.
