Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - National Papua Solidarity (NAPAS) menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di Wasior dan Wamena, Papua, pada 2003 silam.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk membentuk tim penyelidik penuntasan kasus tersebut.
"Lewat Lilin Kemanusiaan Papua (Link Papua) kami mendesak Komnas HAM menuntaskan kasus HAM berat di Wasior dan Wamena," kata Humas LINK, Elias Ramos Patege, seusai aksi damai di Bundaran HI, Jakarta, Minggu 14 Juli 2013 malam.
NAPAS menggelar aksi ini lantaran mereka merasa kesal, karena Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dinilai lamban menyelesaikan kasus tersebut. Mereka merasa masing-masing pihak paling berpegang teguh pada pendiriannya.
"Kejaksaan Agung mengembalikan berkas itu kepada Komnas HAM karena menganggap berkasnya kurang lengkap. Sementara Komnas HAM berpendapat bahwa mereka sudah melakukannya sesuai dengan undang-undang," tambahnya.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk bertindak dalam penyelesaian kasus tersebut. "Kami mendesak pemerintah untuk membentuk tim penyelidik tanpa menunggu keputusan kejaksaan. Lalu, kami minta pemerintah untuk memenuhi hak-hak keluarga korban," kata pria asal Nabire itu.
Aksi ini mulai pada pukul 20.00-21.00 WIB dan dihadiri puluhan orang yang berasal dari mahasiswa dan organisasi masyarakat. Aksi yang berjalan damai ini tidak mendapatkan pengamanan yang ketat. Selain menggelar aksinya di sini, NAPAS juga menggelarnya di beberapa tempat.
"Aksi ini adalah aksi serentak di Indonesia dan di Jawa-Bali. Aksi ini dilakukan di Jakarta, Bogor, Bandung, Salatiga, Jombang, dan di Papua, yaitu di Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Kemudian, aksi serupa digelar Manila oleh Solidaritas Perempuan Filipina, di Amsterdam oleh Gerakan Buruh Amsterdan, dan di Sidney oleh mahasiswa yang kuliah di sana," kata Elias.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kejaksaan Agung mengembalikan berkas itu kepada Komnas HAM karena menganggap berkasnya kurang lengkap. Sementara Komnas HAM berpendapat bahwa mereka sudah melakukannya sesuai dengan undang-undang," tambahnya.
