VIVAnews - Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150.000 yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap oleh mayoritas publik tidak akan tepat sasaran kepada warga miskin.
Survei Lingkaran Survei Nasional (LSI) mengenai Politik Kebijakan BBM, BLSM, dan Efek Elektoralnya menyebutkan sebanyak 72,33 persen publik menyatakan tidak yakin penyaluran BLSM akan tepat sasaran. Sementara hanya 24,27 persen publik yang yakin BLSM akan disalurkan tepat sasaran.
Namun menurut Peneliti LSI Adjie Alfaraby, masyarakat juga menyetujui adanya penyaluran BLSM. Sebanyak 58,92 persen publik setuju dengan pemberian BLSM kepada rakyat miskin, dan hanya 29,12 persen yang menyatakan tidak setuju.
"Yang menyatakan setuju pemberian BLSM dari berasal dari lintas segmen masyarakat. Mulai dari masyarakat desa dan kota, lelaki dan perempuan, pendidikan tinggi dan rendah, serta pemilih partai oposisi maupun partai pemerintah," kata Adjie di kantor LSI, Jakarta, Minggu 23 Juni 2013.
Pemberian BLSM kepada masyarakat miskin dianggap sangat perlu, mengingat kelompok masyarakat miskin yang paling terkena dampak dari kenaikan harga BBM. "Pemberian BLSM juga mampu memberikan efek elektoral atau naik turunnya dukungan positif publik terhadap tokoh dan partai politik. Tentu citra positif itu bisa menjadi senjata baru Pemilu 2014," ujar Adjie.
Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai pemberian BLSM itu merupakan bagian dari kampanye terselubung pihak tertentu jelang Pemilu 2014.
"BLSM menurut kita terlalu sedikit untuk masyarakat. BLSM terlihat betul-betul terlihat menjelang pemilu 2014, digunakan untuk mendekati rakyat," kata Uchok di Jakarta.
Uchok menegaskan, untuk BLSM warga miskin diberikan kompensasi sebesar Rp150 ribu per bulan. Jumlah tersebut terlalu sedikit dengan tingginya kebutuhan bahan pokok. Apalagi program BLSM diberikan hanya selama 4 bulan saja.
"Kalau programnya benar-benar dari pemerintah, biasanya panjang durasinya," ujar Uchok.
Oleh sebab itu, Uchok mengharapkan aparat penegak dapat mengawasi proses tersebut. "Aparat hukum harus pro aktif untuk melakukan penyidikan ini," ujarnya.
Namun sebelum kebijakan itu bergulir, Wakil Presiden Boediono, menegaskan tidak ada muatan politik dalam pemberian BLSM. Sebagai kompensasi atas inflasi yang muncul setelah pemerintah menaikkan harga banhan bakar minyak (BBM) bersubsidi, BLSM dapat merupakan perlindungan bagi warga masyarakat miskin. (Baca selengkapnya: )
TNI AL Bekuk Penyelundup Kristal Haram dari Malaysia Senilai 19 Miliar di Pulau Siondo
Prajurit TNI AL yang berhasil memburu dan menangkap pelaku berasal dari satuan Tim F1QR Lantamal IV Batam, Koarmada I
