- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengklarifikasi pernyataan pers dari Akbar Zulfakar, yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum KNPI, dan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Laode Safiul Akbar, Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI, menyatakan pernyataan tersebut bukanlah sikap resmi organisasinya. "Karena, DPP KNPI belum mengambil sikap final. Kami masih menunggu hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR."
Selain itu, dia menegaskan bahwa Akbar Zulfakar bukanlah Ketua Umum KNPI yang sah. Jabatan itu masih dipegang oleh Taufan E.N. Rotorasiko. "DPP KNPI pimpinan Taufan ini yang diakui oleh pemerintah dan segenap jajaran KNPI," kata Laode.
Dia menambahkan, Akbar Zulfakar dulu memang pernah mengklaim diri secara sepihak sebagai ketua umum KNPI. "Yang jelas, dia ini kader PKS," kata Laode.
Dalam konperensi pers di Jakarta, Minggu siang, 16 Juni 2013, Akbar Zulfakar menyatakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan gambaran buruk kebijakan energi di Indonesia, tidak membawa dampak positif, dan hanya bersifat jangka pendek.
"KNPI juga akan turun ke jalan bergabung dengan seluruh elemen masyarakat yang rencananya akan melakukan demonstrasi guna menolak kenaikan BBM," kata Akbar, mengatasnamakan KNPI.
Menurut Laode, penentangan Akbar Zulfakar itu tidak aneh. "Karena dia orang PKS maka suara dia jelas menggambarkan sikap PKS, bukan sikap KNPI yang sah," kata Laode.
DPR akan menggelar sidang paripurna besok, Senin 17 Juni 2013, dengan agenda mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Pemerintah dan DPR telah selesai melakukan pembahasan RAPBN-P 2013 mengenai pengurangan anggaran subsidi BBM untuk tahun ini, termasuk mengenai kompensasi kenaikan harga BBM dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi warga yang terdampak kebijakan ini. Setelah RAPBN-P tersebut disahkan, pemerintah dapat langsung menaikkan harga BBM bersubsidi. (kd)
Arab Saudi Beri Hukuman Berat Ini Kepada Pelaku Kekerasan Seksual di Makkah dan Madinah
Pemerintah Arab Saudi akan memberikan sanksi yang keras dan ketat bagi pelaku kekerasan seksual di Makkah dan Madinah
