- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya Mayor Jenderal R. Ediwan Prabowo minta masyarakat bersedia melapor jika mengetahui prajurit TNI terlibat aktif dalam politik, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013.
"Kami berharap bantuan dan kerja sama masyarakat. Jika mengetahui ada anggota TNI-AD terlibat, segera lapor dan tidak usah takut," ujar Mayor Jenderal R. Ediwan Prabowo saat mendampingi KSAD Jenderal TNI Moeldoko di kunjungannya di Surabaya, Sabtu 8 Juni 2013.
Di Pilkada Jatim, 29 Agustus 2013 pihaknya berharap anggota TNI netral, tidak memihak siapapun. Apalagi, lanjutnya di peraturan sudah ditegaskan, prajurit aktif dilarang terjun ke dunia politik.
"Sudah menjadi penekanan dari Presiden RI dan KSAD, bahwa TNI harus netral. Bagi siapa saja yang melanggar, tentu ada aturan tegas dari TNI. Telah sangat jelas aturannya, siapa saja yang melanggar dipastikan disanksi," kata lulusan Akademi Militer 1984 tersebut.
Terkait Pilkada Jatim, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan pencerahan ke pegawai negeri yang bertugas di lingkungan Kodam V/Brawijaya, istri dan anak prajurit yang telah memiliki hak pilih, untuk tidak terpengaruh dan memilih sesuai hati nurani masing-masing.
Saat dikonfirmasi anggaran pengamanan Pemilukada Jatim yang dialokasikan untuk TNI mencapai Rp11 miliar, Ediwan mengaku terkejut mendengar jumlah tersebut. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan akan dicek, termasuk sudah dikucurkan atau belum.
Sebelumnya, Polda Jatim menyebutkan anggaran pengamanan Pilkada Jatim mencapai Rp55 miliar. Selanjutnya, TNI-AD di Pilgub Jatim mengerahkan sedikitnya 12 ribu personel untuk diperbantukan dan bisa digerakkan setiap saat.
Hakim Geram ke Saksi di Sidang Korupsi Tol MBZ: Proyek Triliunan Gini kok Main-main
Hakim mencecar saksi sampai tidak berkutit di kasus korupsi Tol MBZ. Dalam hal itu juga diketahui kalau tender sudah disetting siapa pemenangnya. Membuat hakim jadi heran
