- ANTARA
VIVAnews - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Selasa 28 Mei 2013 menyatakan 42 saksi dalam kasus penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta telah diberi perlindungan. Mereka terdiri dari 31 tahanan dan 11 sipir.
Juni mendatang, para saksi mulai diperiksa di muka sidang militer. LPSK berharap, para saksi ini tidak perlu hadir langsung di ruang sidang.
Untuk itu, LPSK sedang mengusahakan agar para saksi dapat memberikan kesaksiannya melalui teleconference. Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan peradilan militer dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan teleconference tersebut.
"Tapi sampai sekarang belum ada respons," kata Semendawai usai penandatanganan MoU KY-LPSK di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta.
Menurut Semendawai, para saksi Cebongan masih mengalami trauma atas peristiwa yang mereka saksikan. Untuk itu LPSK memberikan layanan psikologis dan medis terhadap 42 saksi.
Layanan psikologis ini bekerjasama dengan beberapa universitas seperti Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UGM, dan RS di Cilacap. "Bagaimana ada empat orang dibantai di depan mata mereka. Itu bukan hal yang gampang dilupakan dan membuat mereka trauma dan takut. Karena itu mereka butuh recovery dan pengobatan," kata dia.
LPSK berharap dengan pendampingan psikologi dan medis, 42 saksi ini telah siap bersaksi di persidangan.
Pengadilan Militer atas 12 anggota Kopassus yang jadi tersangka penembakan pada 23 Maret 2013 lalu itu rencananya akan dilakukan secara terbuka. Masyarakat umum bisa menyaksikannya sebagai upaya transpransi. Dalam penyerangan itu, empat tahanan tewas diberondong peluru. (umi)
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
