NASIONAL

LSI: Tahun 2019 Jumlah Partai Politik Baiknya Lima Saja

Ini, salah satu cara untuk meminimalisir jumlah koruptor.

ddd
Minggu, 26 Mei 2013, 20:39
LSI pun merekomendasikan agar Presiden dan anggota DPR yang terpilih pada tahun 2014 membuat Undang-Undang baru soal keuangan partai.
LSI pun merekomendasikan agar Presiden dan anggota DPR yang terpilih pada tahun 2014 membuat Undang-Undang baru soal keuangan partai. (Lingkaran Survei Indonesia)

VIVAnews- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sejak  21-23 Mei 2013 melakukan survei untuk mengetahui bagaimana penilaian publik  atas pelaksanaan reformasi di Indonesia. Hasilnya, mayoritas publik menyatakan, makin pesimis terhadap pelaksanaan aneka agenda reformasi. Kepuasan publik terhadap jalannya reformasi berada pada titik terendah.

Hasil itu terjadi karena buruknya pemimpin dan politisi dalam mengawal agenda reformasi, sehingga berakibat pada buruknya persepsi publik terhadap dunia politik dan profesi politisi.

Itu terlihat dari makin banyak politisi yang terkena kasus korupsi. Terlebih yang tertangkap adalah pemimpin-pemimpin dari partai politik besar di Indonesia.

LSI pun, Minggu 26 Mei 2013 merekomendasikan agar Presiden dan anggota DPR yang terpilih pada tahun 2014 membuat Undang-Undang baru soal keuangan partai. Ini untuk mengurangi dan mencegah partai dan politisi melakukan korupsi berjamaah dalam rangka membiayai partai politik.

"Harus mulai dipikirkan partai politik dibiayai oleh negara," kata Ardian Sopa, Peneliti LSI, di kantor LSI, Jakarta.

Namun, dia juga menjelaskan, untuk menurunkan jumlah koruptor dan agar negara bisa membiayai kegiatan partai politik, jumlah partai juga harus disederhanakan, yakni hanya lima partai politik saja.  Itu dilakukan dengan meningkatkan prosentase parliamentary threshold ke angka, misalnya 7 persen di tahun 2019 nanti.

"Dengan demikian negara akan menanggung biaya kepartaian untuk menghidupkan partai-partai politik," jelas Ardian.

Partai politik yang dibiayai negara diharapkan dapat mencegah tindak korupsi yang dilakukan untuk membiayai partai politik. Dengan begitu, tingkat ketidakpedulian publik terhadap politik dan profesi politik menjadi lebih baik. (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com