Sumber :
- ANTARA/Widodo S Jusuf
VIVAnews
- Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk keluar dari partai koalisi pendukung pemerintah kini menjadi isu panas. Namun pengamat politik Boni Hargens, Minggu 26 Mei 2013 menilai meski hubungan Partai Demokrat dan PKS sedang tak harmonis, PKS akan tetap berada di barisan parpol koalisi hingga kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berakhir.
Ketidakharmonisan itu dinilainya memang dapat dilihat dari pembagian jatah menteri di kabinet, termasuk soal sumber finansial untuk partai politik. Namun hal ini, lagi-lagi diyakininya tidak akan mempengaruhi barisan koalisi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Iran Berhasil Tangkis Serangan Israel
Ketidakharmonisan itu dinilainya memang dapat dilihat dari pembagian jatah menteri di kabinet, termasuk soal sumber finansial untuk partai politik. Namun hal ini, lagi-lagi diyakininya tidak akan mempengaruhi barisan koalisi.
"Cuma hubungan harmonis ini dijaga sedemikian rupa agar tidak muncul ke permukaan," kata Boni.
Boni menjelaskan, faktor yang menguatkan tidak akan keluarnya PKS dari koalisi, di antaranya karena Partai Demokrat butuh PKS di parlemen. Sementara PKS butuh jabatan untuk mengumpulkan sumber daya politik menghadapai pemilu 2014.
"Saya pikir hubungan tidak harmonis ini meledak setelah PKS tidak loyal dalam beberapa kasus seperti kasus Century, Demokrat ditinggal dan isu lainnya," jelas Boni.
Boni melihat, gertakan yang dilakukan PKS untuk keluar dari koalisi pada saat ini sudah salah langkah. Harusnya saat benih konflik itu terlihat, mereka keluar dari koalisi dan mengambil peran sebagai oposisi. "Itu sangat strategis tapi PKS terlambat karena setelah dihajar kasus daging baru ancam keluar dari koalisi," kata dia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Cuma hubungan harmonis ini dijaga sedemikian rupa agar tidak muncul ke permukaan," kata Boni.
