- Antara/ Nyoman Budhiana
VIVAnews - Kubu Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali melansir adanya kecurangan pada coblosan 15 Mei 2013 lalu. PAS meminta dilakukan hitung suara ulang di beberapa tempat pemungutan suara karena ada indikasi kecurangan berupa penggelembungan suara.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta, Made Mudarta, menyilakan dugaan penyimpangan difollow-up sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kalau ada dugaan dalam Pilgub 15 Mei lalu ada kecurangan dan penyimpangan, silakan follow-up secara hukum. Kami sepakat siapapun yang salah harus dihukum," kata Mudarta, Rabu 22 Mei 2013.
Kendati begitu, bukan berarti pihaknya membenarkan terjadinya kecurangan yang dilakukan timnya. Mudarta juga menyebut jika ia memiliki data yang dilakukan rival politik kandidat yang diusungnya itu.
Pihaknya juga memiliki temuan-temuan. Tentu pada saatnya nanti akan disampaikan. Sekarang pihaknya akan taat dulu dengan tahapan yang ada. Tunggu sampai KPU membuat keputusan final, baru setelah itu pihaknya melakukan aksi penting agar pilgub ini damai, aman dan demokratis.
Menurut Mudarta, pihak yang sangat potensial melakukan pelanggaran adalah kubu PAS. Sebabnya, imbuh Mudarta, PDIP memiliki tujuh bupati/walikota se-Bali. "Bupati/walikota ini memiliki struktur sampai pada kecamatan hingga banjar. Terjadi kecurangan massif, tapi masyarakat tak mau menuruti hal itu," katanya.
Sementara gubernur fungsi koordinasi, tidak ada fungsi ke bawah. Dia hanya berhubungan dengan kepala dinas saja. Sehingga, tegas dia, sangat tidak mungkin itu (kecurangan) dilakukan oleh Pastika. "Pastika itu jenderal bintang tiga yang tak mungkin melanggar hukum," kata Mudarta.
Soal terjadi pengurangan suara sesuai tuduhan pihak PAS, Mudarta menampik hal itu terjadi. Kata dia, rekapitulasi pemungutan suara berbasis TPS. Rekapitulasi itu dimasukkan dalam formulir C1 dan hadir pada saat itu saksi-saksi mereka. Pleno di tingkat desa itu sifatnya menjumlahkan.
Dia juga berkilah, banyak suara kubunya yang menguap. Ke depan, ia berharap proses rekapitulasi suara dipersingkat, agar mengurangi potensi kecurangan.
Sementara itu, soal tantangan hitung ulang dari pihak PAS, Mudarta menyerahkan hal itu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab MK yang memiliki kewenangan menyatakan hitung ulang. Keputusan MK baru akan ditaati oleh penyelenggara Pilgub. Pihaknya akan menghormati. Namun jangan sampai mengubah informasi, harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
"Progress report hitung suara dipersingkat saja. Penghitungan yang panjang di situ terjadi suara yang menguap. Prosesnya begitu panjang. Harus dipersingkat ke depannya. Jalannya lebih pendek, potensi suara hilang lebih sedikit," tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi berbasis formulir C1 di TPS dan desa, Pasti-Kerta tetap unggul.
Tudingan Kubu Puspayoga
Senin lalu, Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, sebaliknya menegaskan hingga kini kandidat yang diusung partainya masih unggul dengan selisih suara 859 suara. Hasto menegaskan jika pihaknya menemukan kecurangan di 86 TPS. "Ada temuan mencurigakan, di mana sejumlah formulir C1 (hasil perhitungan suara di tingkat TPS) ditulis dengan huruf yang mirip," kata Hasto.
Dia juga mengungkapkan suara pasangan Puspayoga-Sukrawan di Buleleng, Karangasem dan Tabanan mengalami penurunan drastis lantaran terjadi pengerahan aparat keamanan di daerah itu.
Atas sejumlah temuan itu, Hasto menyatakan sedang melakukan kajian untuk melapor ke Panwas untuk melakukan coblos ulang di TPS di mana ditemukan kejanggalan tersebut. "Kami yakin pasangan kami masih unggul," ujar Hasto. (umi)
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Temui Presiden Jokowi di Istana
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam, 24 April.
