- REUTERS/Edgar Su
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan penghargaan 'World Statesman Award' dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). Namun, pastor dan profesor filsafat Romo Franz Magnis-Suseno melayangkan surat ke organisasi itu untuk mempertanyakan dasar pemberian penghargaan bagi SBY.
Penghargaan tersebut diberikan dalam konteks kenegarawanan seseorang, yang dinilai berjasa dan berhasil bagi terciptanya perdamaian, toleransi beragama dan demokrasi. Menanggapi adanya protes terbuka dari berbagai kalangan, termasuk Romo Magnis, juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha angkat bicara.
"Kami berharap, pihak pemberi award tidak merasa dilecehkan oleh mereka," kata Julian. Protes atas penghargaan tersebut, menurut SBY seperti disampaikan Julian, menandakan masih ada orang yang mengatasanamakan semua pihak namun memiliki pemikiran sempit kepada kepala negaranya.
Kebebasan berpendapat menjadi tameng orang tersebut untuk mengeluarkan pendapat sempitnya. "Itu jelas satu cara pandang yang sempit didasari penafsiran filsafat politik minus etika," tambahnya.
Pemberian penghargaan dari lembaga internasional tersebut menurut SBY, tidak diragukan. Apalagi terlihat dari kredibilitas lembaga itu yang sudah pernah memberikan penghargaan kepada beberapa pemimpin negara lainnya.
"Lembaga ini telah beberapa kali memberikan awards kepada Kepala Negara, seperti PM Canada, Presiden Korsel, Kanselir Jerman, dan PM Inggris Gordon Brown."
Adapun surat terbuka Frans Magnis kepada ACF yang diperoleh VIVAnews berbunyi:
Surat Terbuka Romo Franz Magnis Suseno SJ untuk ACF
Tuan-tuan dan Puan-puan dari Banding dari Appeal of Conscience Foundation (ACF),
Saya seorang pastor Katolik dan profesor Filsafat dari Jakarta. Kami di Indonesia mendengar bahwa Anda akan memberikan Penghargaan Negarawan Dunia tahun ini kepada Presiden kami, Susilo Bambang Yudhoyono karena jasanya dalam merawat toleransi beragama.
Rencana itu sangat memalukan, dan mempermalukan Anda sendiri. Itu dapat mendiskreditkan klaim apapun akan Anda buat sebagai sebuah institusi berlandaskan moralitas.
Bagaimana mungkin Anda dapat mengambil keputusan seperti itu tanpa meminta masukan dari kami yang mengalaminya langsung Indonesia? Mudah-mudahan Anda tidak membuat keputusan tersebut sekadar untuk menanggapi desakan dari orang-orang yang dekat dengan Pemerintah kami ataupun rombongan di sekitar Presiden.
Apakah Anda tidak tahu tentang kesulitan umat Kristen untuk berkembang dan mendapatkan izin membuka tempat ibadah, tentang meningkatnya jumlah penutupan paksa terhadap gereja-gereja, tentang banyaknya regulasi yang membuat kaum minoritas lebih sulit beribadah kepada Tuhan, serta intoleransi tumbuh begitu pesat di tingkat akar rumput? Dan secara khusus, apakah Anda tidak pernah mendengar tentang sikap memalukan dan sangat berbahaya dari kelompok agama garis keras terhadap apa yang disebut ajaran sesat, seperti jemaah Ahmadiyah dan warga Syiah? serta pemerintah yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan apa-apa dan enggan mengatakan sepatah kata pun untuk melindungi mereka?
Ratusan orang yang hidup di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah diusir dari rumah mereka, mereka masih hidup sengsara di tempat-tempat pengungsian seperti gedung olahraga, bahkan sudah ada jemaah Ahmadiyah yang dibunuh dan warga Syiah yang tewas (sehingga muncul pertanyaan apakah Indonesia akan memburuk kondisinya seperti di Pakistan dan Iran [seperti yang dikatakan Presiden GW Bush] di mana setiap bulan ratusan orang Syiah dibunuh dengan dalih agama)?
Tidakkah Anda juga tahu bahwa presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak pertama kali menjabat sampai 8 1/2 tahun kini, di istananya belum pernah satu kali pun ia mengatakan sesuatu kepada rakyat Indonesia, bahwa kaum radikal harus menghormati kaum minoritas? Ia telah mempermalukan diri sendiri dengan menghindari tanggung jawab terhadap meningkatnya kekerasan yang menimpa jemaah Ahmadiyah dan warga Syiah?
Sekali lagi, siapa sih yang Anda mintai informasi sebelum membuat keputusan terkait penghargaan Anda tersebut? Apa yang menjadi motivasi Anda untuk memberikan penghargaan itu kepada Presiden terkait toleransi beragama padahal ia sangat jelas tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk menunaikan tanggungjawabnya melindungi kaum minoritas?
Saya harus menambahkan bahwa saya bukan radikal, juga bukan "ekstrimis hak asasi manusia" (jika ada istilah seperti itu). Saya sekadar menunjukkan bahwa begitu banyak kemunafikan. Anda dipermainkan oleh mereka - yang jumlahnya masih sedikit - kaum radikal yang ingin memurnikan Indonesia dari apa saja yang mereka anggap sebagai ajaran sesat dan kafir.
Franz Magnis-Suseno SJ
Soal Kasus Vina Cirebon, Hotman Paris: Mengumumkan DPO Harusnya Enggak Samar-samar
Menyusul dengan perilisan tiga orang yakni Dani, Andi dan Pegi alias Perong dalam DPO polisi kasus Vina Cirebon membuat Hotman Paris angkat bicara.
