Ketua MK Usul Kewenangan Ditjen Pajak Dialihkan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyarankan agar sebagian kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dialihkan ke pihak swasta.

Jangan Asal Obati, Ini Cara Membedakan Antara Jerawat Purging dan Breakout

Menurut dia, praktik nakal di lembaga itu sudah akut ditandai banyaknya pegawai pajak yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sejumlah operasi tangkap tangan.

"Kalau sudah demikian akut, mungkin perlu dipikir ulang apakah sebagian kewenangan pajak dilakukan swasta," kata Akil ketika dihubungi, Kamis, 16 Mei 2013.

Menurut Akil, pengalihan itu dapat dilakukan pada bagian tertentu yang rawan korupsi. Pengalihan dilakukan sampai sistem di Ditjen Pajak berhasil dibenahi dan mendapat kepercayaan publik kembali. Sementara untuk pegawai Dirjen Pajak bisa dialihkan atau direposisi

"Posisi Dirjen tetap ada, tetapi bagian tertentu yang rawan korupsi seperti penentuan setoran pajak itu yang dialihkan," ungkap dia.

Mantan anggota DPR itu mencontohkan, kasus Ditjen Bea Cukai yang pernah dialihkan ke swasta. "Dulu pernah terjadi wewenang Bea Cukai dilakukan oleh Sucofindo untuk melakukan audit di pelabuhan," kata dia.

Akil berharap agar Dirjen Pajak memperbaiki sistem dan rekrutmen.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Kertanegara 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 5 Februari 2024

Sekjen Gerindra Sebut Prabowo "The New Sukarno"

Sekretaris Jenderal Gerindra mengatakan kemenangan Prabowo Subianto bukan akhir dari perjuangan melainkan awal perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024