Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Pelaksaan Ujian Nasional 2013 dinilai banyak masalah serta agak kacau. Bahkan, keabsahan ujian ini dipertanyakan. Anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, mengatakan bahwa jika dilihat dari proses penyelenggaraannya banyak aturan yang dilanggar.
Banyak peraturan kementerian dalam Badan Standar Nasional Pendidikan yang nyaris tidak jalan. Misalnya, kata dia, pada pasal 57 dan 58 Undang-Undang Pendidikan disebutkan bahwa evaluasi dilakukan oleh pendidik, bukan oleh pemerintah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pelari Indonesia, Malaysia Hingga Amerika Siap Bertarung di Trail of The Kings Danau Toba 2024
Banyak peraturan kementerian dalam Badan Standar Nasional Pendidikan yang nyaris tidak jalan. Misalnya, kata dia, pada pasal 57 dan 58 Undang-Undang Pendidikan disebutkan bahwa evaluasi dilakukan oleh pendidik, bukan oleh pemerintah.
Sementara, seharusnya BNSP yang berwewenang melakukan Ujian Nasional tapi pada prakteknya dilakukan oleh pemerintah. Sementara BNSP hanya sebagai pengawas. "Absakah UN tahun ini jika merujuk pada proses penyelenggaraannya?," tanya Reni saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat 26 April 2013.
Untuk itu, kata dia, ujian nasional tahun ini tidak sah secara hukum. Maka, perlu diambil langkah-langkah penting. Ujian Nasional tahun ini juga dinilai merugikan para siswa. Sebab, kekacauan ini menimbulkan dampak psikologis bagi para siswa. Apalagi, kata dia, dengan melibatkan TNI juga mempengaruhi psikologis siswa."Ujian kemarin yang melibatkan TNI dan lainnya seakan ada ancaman bom, menganggu anak," ujarnya.
Hal ini juga disampaikan oleh anggota Komisi X lainnya dari Fraksi Demokrat, Anton sukartono. Menurut dia, hasil ujian tahun ini sebaiknya tidak dijadikan ukuran kelulusan siswa atau syarat kelulusan masuk perguruan tinggi. Untuk itu, peserta UN tahun ini diluluskan seluruhnya.
"Luluskan saja semuanya, sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada siswa," kata dia.
Sementara untuk UN ke depan, perlu direncanakan lebih serius lagi. "Saya cenderung melihat UN sebagai pemetaan kemampuan siswa saja dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Seharusnya dilakukan perdaerah saja. Kalau dipercayakan ke daerah kemampuan pelajar akan lebih terpetakan secara maksimal," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara, seharusnya BNSP yang berwewenang melakukan Ujian Nasional tapi pada prakteknya dilakukan oleh pemerintah. Sementara BNSP hanya sebagai pengawas. "Absakah UN tahun ini jika merujuk pada proses penyelenggaraannya?," tanya Reni saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat 26 April 2013.
