VIVAnews - Minimnya investasi dibidang perminyakan beberapa tahun terakhir mengakibatkan Indonesia melewatkan kesempatan emas untuk mendulang limpahan rezeki minyak seperti di tahun 1970-an. Kenaikan harga minyak selama kurun waktu 2005-2008, bukan lagi berkah bagi bangsa Indonesia tetapi merupakan sebuah kutukan. Karena pemerintah harus mengalokasikan dana sebesar 5 persen dari Produk Domestik Bruto untuk subsidi bahan bakar minyak di tahun 2007 (Son, 2008).
Salah satu penyesalan penulis adalah keterlambatan produksi Blok Cepu (Banyu Urip) sebuah lapangan minyak yang memiliki cadangan 458 juta barel (Koran Tempo, 18/07/2005). Blok Cepu direncanakan baru mulai berproduksi 20.000 barel/hari di bulan Juni 2009 dan berproduksi penuh sebesar 165.000 barel/hari di tahun 2012 (Kontan, 12/02/2009).
Kondisi ini mengingatkan penulis pada perdebatan seru ditahun 2005 dan 2006 mengenai siapa yang berhak mengelola Blok Cepu apakah Pertamina atau Exxon Mobil. Walaupun akhirnya Pemerintah menetapkan Exxon Mobil (Mobil Cepu Limited) sebagai pemimpin dalam pengelolaan Blok Cepu dengan skema Join Operation Body, tetapi proses ini memakan waktu lama, membuang banyak energi dan kesempatan.
Berlarutnya proses penentuan operator Blok Cepu disebabkan oleh ketidakseimbangan pengetahuan (asymmetric information) dan adanya perbedaan tujuan antar pemangku kepentingan (Dartanto, 2006). Masing-masing pihak memiliki tujuan yang relatif tidak sama, Pemerintah ingin mengoptimalkan pendapatan dan ramah terhadap investor asing. Exxon Mobil bertujuan mengeruk keuntungan dan Pertamina bertujuan untuk menunjukkan kelasnya sebagai perusahaan minyak yang layak disegani walaupun sampai saat ini Pertamina lebih banyak bergerak dibidang distribusi. Sedangkan partai politik di DPR bertujuan memperoleh popularitas politik dan meningkatkan daya tawar terhadap pemerintah.
Hilangnya Kesempatan
Proses politik yang berlarut-larut dalam penentuan operator Blok Cepu dan ditambah lambannya Mobil Cepu Limited (MCL) menyelesaikan pembebasan lahan dan konstruksi mengakibatkan terlambatnya produksi minyak di Blok Cepu. Keterlambatan produksi menimbulkan biaya kesempatan (opportunity cost) yaitu berupa hilangnya potensi penerimaan negara baik dari bagi hasil minyak dan berbagai pajak, sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya dana pembiayaan pembangunan.
Seberapa besar potensi penerimaan negara yang hilang? Untuk menghitung potensi penerimaan negara yang hilang, mari kita asumsikan negosiasi kontrak selesai pada tahun 2003 dan mulai berproduksi pada tahun 2005, harga minyak diasumsikan mengikuti rata-rata ICP (Indonesian Crude Price), produksi minyak mengikuti rencana kerja MCL ditahun 2003, dan cara perhitungan mengikuti metodologi yang disusun oleh LPEM FEUI. Asumsi kontrak selesai 2003 sangat masuk akal, karena negosiasi Blok Cepu sudah berlangsung cukup lama sejak Presiden Megawati masih menjabat.
Keterlambatan produksi mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan negara sebesar Rp. 2,78 triliun tahun 2005, Rp. 9,43 triliun tahun 2006, Rp. 10,78 triliun tahun 2007, dan 14,83 triliun tahun 2008. Sehingga total potensi kehilangan penerimaan negara selama 4 tahun adalah sebesar Rp. 37,83 triliun. Jika kita mengasumsikan bahwa suku bunga deposito sebesar 5 persen/tahun maka nilai present value potensi kehilangan penerimaan negara adalah Rp. 39,8 triliun. Total penerimaan diatas adalah total keseluruhan penerimaan negara baik yang terima oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Secara riil memang tidak ada penerimaan yang hilang dan cadangan minyak masih utuh diperut bumi. Permasalahan muncul jika kita menggunakan konsep opportunity, jika Blok Cepu beroperasi pada tahun 2005, maka Pemerintah Daerah Bojonegoro sebagai wilayah kerja terbesar Blok Cepu akan mendapat tambahan penerimaan sebesar Rp. 2,3 triliun selama kurun waktu 2005-2008.
Jika dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dengan asumsi 2 milyar/SD, 5 milyar/SMP, 10 milyar/SMU, 5 milyar/puskesmas, 100 milyar/rumah sakit dan 1 milyar/kilometer maka selama tahun 2005-2008 di Kabupaten Bojonegoro akan berdiri 50 SD, 10 SMP, 5 SMU, 20 Puskesmas, 4 rumah sakit, 1.000 kilometer jalan dan sisanya sekitar 600 milyar dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Jika digabungkan dengan daerah lain di Jawa Timur, Jawa Tengah dan nasional maka potensi pembangunan yang hilang sangatlah besar.
Jika produksi baru dimulai pada tahun 2009, maka kesempatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tertunda. Masyarakat Bojonegoro, Cepu, dan daerah sekitarnya harus bersabar lebih lama untuk menikmati hasil kekayaan minyak. Satu yang bisa dipastikan adalah Blok Cepu sudah kehilangan kesempatan untuk menikmati harga minyak 140 USD/Barel, karena harga minyak sudah turun drastis menjadi 40 USD/barel sebagai akibat melemahnya permintaan dan kelesuan ekonomi dunia. Sebuah rezeki nomplok terbuang percuma hanya karena ketidakmampuan pemerintah mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
Penutup
Proses penentuan kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Blok Cepu memang tidak boleh mengabaikan proses politik sebagai konsekuensi negara demokrasi. Tetapi proses politik jangan sampai membuat keputusan strategis tidak dapat diambil dengan cepat sehingga mengorbankan kesempatan emas.
Ke depan, pemerintah harus berani bersikap tegas dalam mengambil kebijakan sehingga tidak akan kehilangan momentum berharga dalam proses pembangunan. Selain itu DPR yang berfungsi sebagai kontrol pemerintah, harus lebih komprehensif dalam berpikir dan berargumen sehingga fungsi kontrol tidak bersifat kontraproduktif terhadap proses pembangunan.
Teguh Dartanto, peneliti LPEM FE Universitas Indonesia yang sedang belajar di Universitas Hitotsubashi, Jepang
Bersyukur Prabowo Jadi Presiden, Begini Reaksi Titiek Soeharto saat Ditanya Ibu Negara
Titiek Soeharto turut mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena telah menjadi Presiden dan Wapres RI terpilih.
