NASIONAL

Kemendikbud: RI Harus Punya Sistem Ujian yang Mapan

Penghapusan Ujian Nasional, yang carut-marut, dinilai bukan solusi.
Jum'at, 26 April 2013
Oleh : Anggi Kusumadewi, Herdi Muhardi
Ujian Nasional SMP tahun 2013.

VIVAnews – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tidak setuju dengan wacana penghapusan Ujian Nasional (UN). Terlepas dari banyak kekurangannya, Kemendikbud menganggap UN masih sangat relevan untuk dilanjutkan dengan berbagai perbaikan.

“Orang yang menginginkan UN ditiadakan hanya melihat dampak negatifnya. Mereka tidak mengkaji lebih dalam,” kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Teuku Ramli Zakaria, di Jakarta pada Kamis malam 25 April 2013.

Ramli mengatakan, dahulu sebelum UN diterapkan, dunia pendidikan Indonesia mengenal sistem Ujian Sekolah (US). “US itu meluluskan siswa 100 persen. Nilainya bagus-bagus. Itu sama saja sekolah bagi-bagi ijazah sehingga anak-anak yang diluluskan, sebagian tidak memiliki kompetensi yang cukup. Mutu pendidikan kita jadi kurang,” kata dia.

Sama seperti UN saat ini, menurut Ramli, US juga menyimpan banyak masalah. Oleh sebab itu setelah berulang kali dikaji, US diganti dengan UN. “Kalau misal kita kembali ke US, kita tidak akan pernah membentuk sistem ujian yang stabil, mapan, dan baik. Padahal Indonesia harus punya sistem ujian seperti negara lain,” ujar dia.

Ramli mengatakan, saat ini banyak orang memprotes sistem UN karena ujian ini tidak meluluskan siswa 100 persen. “Ada yang lulus, ada yang tidak. Masyarakat inginnya lulus 100 persen,” kata dia.

Alasan lain, hasil UN dijadikan indikator kerja daerah. “Kalau UN bagus, pemerintah daerahnya bagus, kepala sekolahnya bagus,” ujar Ramli. Otonomi ini yang membuat beberapa pihak keberatan dengan UN. Hal ini berbeda dengan Malaysia di mana sektor pendidikan merupakan urusan pemerintah pusat sehingga tidak pernah dijadikan acuan utnuk mengukur kinerja daerah yang masing-masing wilayahnya memiliki fasilitas dan karakteristik berbeda.

Pengalaman Pahit

Kemendikbud akan terus berusaha menyempurnakan UN agar tidak terjadi kekacauan seperti UN SMA tahun ini, di mana masalah teknis sampai harus menunda pelaksanaan UN di 11 provinsi di Indonesia. “Kami berupaya supaya pengalaman pahit ini tidak terulang di masa mendatang,” kata Ramli.

Semua masukan dari masyarakat dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait evaluasi atas UN tahun ini, ujar dia, akan digunakan Kemendikbud untuk memperbaiki diri. “Musibah ini harus kami jadikan pelajaran. Kami melakukan investigasi soal siapa yang salah, dan berkonsentrasi agar murid tidak ada yang dirugikan,” kata Ramli. (ren)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found