Sumber :
- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews - Melemahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan hukum menimbulkan kerisauan anggota koalisi pemerintahan SBY. Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap melemahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia tersebut sudah cukup berbahaya.
“Jika ini terus berjalan, maka pemerintahan SBY yang hanya tersisa hanya 1 setengah tahun lagi akan gagal mewariskan kepastian hukum. Selain kemajuan ekonomi, kepastian hukum harus menjadi legacy (warisan) utama pemerintahan SBY,” kata Ketua DPP PAN Bara Hasibuan dalam keterangan persnya, Jumat 12 April 2013.
Baca Juga :
Presdir P&G: Konsumen Adalah Bos
Bara Hasibuan menilai, kalaupun kemiskinan bisa ditekan dari pertumbuhan ekonomi, tapi kekerasan terjadi di mana-mana, maka kemajuan itu tidaklah utuh dan legacy (warisan) pemerintahan sekarang tentunya akan ternodai. Oleh karena itu, PAN meminta Presiden SBY bertindak pro aktif dan memimpin langsung upaya-upaya pelaksanaan hukum yang berdampak pada adanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik.
"Dengan waktu yang tersisa dari pemerintahan SBY-Boediono dan meningkatnya suhu politik, kepastian dalam pelaksanaan hukum sangatlah penting. Bangsa ini rentan terhadap berbagai isu keamanan. Karenanya, kepemimpinan langsung yang tegas dari Presiden SBY, sebagai pemimpin utama koalisi, dalam pelaksanaan hukum sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsisten, lanjut Bara Hasibuan, akan menciptakan kepastian hukum dan berdampak positif untuk membangun kepercayaan rakyat. Kasus Cebongan membutuhkan pelaksanaan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang mengaburkan kepastian hukum. Misalnya, tindakan main hakim sendiri baik yang dilakukan oknum aparat atau anggota masyarakat yang sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
"Selain kemajuan ekonomi, warisan penting pemerintahan SBY-Boediono dan kabinet koalisi lainnya adalah adanya kepastian hukum atas berbagai persoalan kekerasan yang terjadi saat ini, baik yang berlatar belakang agama, etnis maupun kelompok,” ujarnya. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pelaksanaan hukum yang tegas dan konsisten, lanjut Bara Hasibuan, akan menciptakan kepastian hukum dan berdampak positif untuk membangun kepercayaan rakyat. Kasus Cebongan membutuhkan pelaksanaan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang mengaburkan kepastian hukum. Misalnya, tindakan main hakim sendiri baik yang dilakukan oknum aparat atau anggota masyarakat yang sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
