Sumber :
- Antara/Asep Fathulrahman
VIVAnews - Kementerian Pertahanan menilai rencana revisi Undang-Undang Peradilan Militer belum diperlukan paska terjadinya peristiwa di Lapas Cebongan, Yogyakarta.
Baca Juga :
Posko THR Lebaran 2024 Ditutup, Kemnaker Ungkap Jumlah Aduan Menurun dari Tahun Sebelumnya
"Undang-Undang Peradilan Militer masih bisa dipakai untuk proses peradilan militer di kasus Cebongan atau mungkin kasus Baturaja," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers di kantornya, Kamis 11 April 2013.
Baca Juga :
Monster Laut Raksasa Setinggi 82 Kaki Ditemukan di Pantai Inggris, Bisa Jadi Reptil Laut Terbesar
Purnomo justru mengusulkan agar DPR dan pemerintah menyusun rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Undang-Undang ini diperlukan untuk menjamin hak prajurit dan pimpinan dalam pembinaan disiplin di sistem kemiliteran di Indonesia.
"Kita menginginkan agar di sektor pertahanan dilengkapi dengan UU Hukum Disiplin militer agar dalam pembinaannya lebih baik lagi. Jadi kita mohon dan minta kepada DPR untuk kemudian bersama-sama pemerintah untuk menyelesaikan UU Hukum Disiplin Militer," kata dia.
Sebelumnya, Purnomo juga menolak kasus penyerbuan itu disebut sebagai pelanggaran HAM. Satu kasus disebut pelanggaran HAM jika ada kebijakan dari pimpinan untuk melakukan tindak pidana atau penghilangan nyawa.
"Berdasarkan hasil penyidikan dari Pomdam tidak ada kebijakan yang sifatnya dari pimpinan penggarisan untuk melakukan tindak pidana. Pelanggaran HAM itu kalau ada kebijakan untuk penghilangan nyawa," ujar dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Purnomo juga menolak kasus penyerbuan itu disebut sebagai pelanggaran HAM. Satu kasus disebut pelanggaran HAM jika ada kebijakan dari pimpinan untuk melakukan tindak pidana atau penghilangan nyawa.
