Kasus Hambalang, KPK Periksa Lagi Menkeu

Menkeu Agus Martowardojo yang menjadi calon tunggal Gubernur BI.
Sumber :
  • ANTARA/Rosa Panggabean

VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu 10 April 2013. Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Mengenakan kemeja putih plus dasi, Agus  tiba di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan sekitar pukul 10 pagi. Dia datang menumpangi mobil pribadi dengan didampingi oleh sejumlah stafnya.

"Saya diundang untuk memberikan keterangan tambahan terkait dengan Hambalang. Jadi saya datang untuk memberikan keterangan tambahan itu," kata Agus kepada wartawan di Kantor KPK, Rabu 10 April 2013.

Agus mengaku belum tahu, keterangan tambahan apa yang diinginkan KPK darinya.  Kendati demikian, menurut Agus, dirinya akan diperiksa sebagai saksi untuk tiga orang tersangka.

Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi

Mereka adalah Andi A Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Deddy Kusdinar (mantan Kepala Biro Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga), Teuku Bagus Muhammad Noor (Ketua Kerjasama Operasi Hambalang Adhi-Wika).

"Mungkin saya akan dimintai keterangan tambahan untuk para tersangka itu," kata dia.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Agus menjelaskan soal anggaran tahun jamak (multiyears) proyek Hambalang. Saat itu, Agus menjelaskan mengapa proyek Hambalang berubah dari single year ke multiyears.

5 Orang jadi Tersangka Baru Korupsi Timah, Siapa Saja Mereka?

Perubahan itu berawal dari usulan proyek Hambalang yang semula bernama Pusat Pendidikan Pelatihan Olah Raga Nasional (P3ON) menjadi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON).

Mekanisme tahun jamak, jelas Agus, dilakukan jika suatu kementerian atau lembaga negara ingin mengerjakan proyek untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, dan nilainya tidak bisa dipisahkan. Langkah itu, juga dilakukan agar kementerian tidak perlu setiap tahun melakukan tender ulang.

Dia menambahkan bahwa,"Persetujuan kontrak multiyears itu adalah kewenangan Kementerian Keuangan. Tetapi, semua pemahaman dan pengetahuannya ada di kementerian lembaga terkait," kata Agus. Baca selengkapnya di (umi)

Esports: PUBG Mobile Sukses Gelar Turnamen Komunitas hingga Influencer selama Ramadhan
Mahfud MD

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024